Bagikan :
Landak, Sonora.ID - Mewakili Pj Bupati Landak, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Landak Alexander, mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara terpadu dan menyeluruh dari berbagai sektor.
Hal ini dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Landak Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Landak, di Aula Bappeda Kabupaten Landak, Kamis (8/12).
“Kemiskinan terjadi bukan semata karena kurangnya pendapatan, tetapi juga karena tidak terpenuhnya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan memenuhi kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari hak manusia yang paling asasi,” ujarnya.
Ia menerangkan, pelaksanaan rakor ini sangat penting untuk dilakukan agar secara bersama-sama dapat membicarakan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi berbagai program pembangunan, secara khusus masalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Landak.
Alexander berharap Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berasal dan dibiayai oleh pemerintah pusat dapat bersinergi dengan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Pj Bupati Landak: Pengukuran dan Publikasi Upaya Pemerintah Peroleh Data Prevalensi Stunting Terkini
“Untuk itu diperlukan koordinasi lintas sektoral antar stakeholder terkait, karena penyaluran PKH bagi masyarakat yang membutuhkan juga merupakan pekerjaan mulia yang harus segera dituntaskan,” harap Alexander.
Ia meminta kepada Tim Koorinasi Program Keluarga Harapan yang terdiri dari berbagai organisasi lintas sektoral untuk mengkoordinasikan kegiatan lintas OPD dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, meng-update data penduduk miskin penerima PKH bersama dengan OPD teknis, memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan penyaluran dana PKH yang ada di Kabupaten Landak.
“Mendorong OPD teknis untuk mengalokasikan dana sharing bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH, sinergitas antara pemangku kepentigan khususnya Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Landak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Desa/Kelurahan dengan tenaga pendamping PKH harus diperkuat agar data penerima manfaat program ini dapat lebih actual dan tidak tumpeng tindih dan program bantuan ini dapat tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, serta target graduasi harus ditingkatkan untuk tahun yang akan datang dan dilakukan secara terukur dan sistematis melalui pendampingan para SDM PKH,” jelasnya.
Ia juga berpesan kepada para pendamping PKH yang ada di Kabupaten Landak untuk mendorong para penerima manfaat PKH memanfaatkan bantuan yang ada tersebut untuk meningkatkan taraf kesehatan keluarga.
“Juga menekankan kepada para keluarga penerima PKH agar memanfaatkan dana tersebut untuk peningkatan kualitas pendidikan anak-anaknya sehingga bisa masuk ke level pendidikan yang lebih tinggi, mengarahkan para penerima PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tida terus bergantung pada bantuan sosial, serta menghimbau kepada para penerima manfaat PKH agar bisa mengelola uang yang diberikan sesuai dengan peruntukannya, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif,” pesannya.
“Semoga melalui Program Keluarga Harapan ini angka kemiskinan di Kabupaten Landak dapat terus mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya,” imbuhnya.
