Bagikan :
Tangerang, Sonora.ID - Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih sejumlah penghargaan nasional pada ajang apresiasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (PK22) yang digelar BKKBN.
Penghargaan ini diserahkan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (PK22) dan Forum Data Stunting yang berlangsung di Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang, Senin (19/12/2022) lalu.
Dalam ajang ini, Sulsel menyabet 5 penghargaan yaitu Provinsi dengan strategi terbaik dalam pelaksanaan Pemutakhiran PK22, Provinsi tertinggi dengan cakupan Kepala Keluarga terverifikasi dan tervalidasi.
Selanjutnya, kabupaten kota tepat waktu mendata dengan capaian 100 persen, dan cakupan tertinggi laporan Praktek Bidan Mandiri pada aplikasi New SIGA sebesar 4.469 Pelayanan.
Baca Juga: Pemerintah Daerah se-Sulsel Kawal Program Penurunan Stunting Hingga Capai 14 Persen
Penghargaan ini diserahkan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso disaksikan Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, beberapa Bupati, Mitra Kerja dari kementrian/lembaga terkait, Deputi beserta jajarannya dan Kepala Perwakilan BKKBN seluruh provinsi baik secara luring/daring.
Kepala BKKBN RI, Dokter Hasto dalam arahanya menyebutkan, dalam jangka waktu satu tahun, jumlah keluarga Indonesia bertambah sebanyak 2.271.917 keluarga. Disebutkan pada PK-21, jumlah keluarga di Indonesia tercatat sebanyak 68.487.139 keluarga.
"Dari hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 yang berlangsung dari bulan September hingga November 2022, ada penambahan jumlah keluarga menjadi 70.759.056 keluarga," ujar Dokter Hasto dalam keterangannya.
Menurut Dokter Hasto, BKKBN berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 dalam Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022. Adapun pendataan dan pemutakhirannya memuat data by name by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik sosial ekonomi.
“Produk data mikro hasil pemutakhiran pendataan keluarga ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan bahwa program yang dirancang dapat terdeliver secara cepat dan tepat pada keluarga yang membutuhkan,” ucapnya.
Baca Juga: Pemutakhiran Data Keluarga BKKBN, Dalam Setahun Jumlah Keluarga Bertambah 2,2 Juta
Dokter Hasto menjelaskan, pemutakhiran pendataan keluarga memiliki tiga tujuan. Pertama meningkatkan cakupan dan kualitas data keluarga by name by address hasil pendataan keluarga 2021. Kedua, menyediakan data operasional di lini lapangan serta data perhitungan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
Ketiga, kepentingan perencanaan, pengambilan kebijakan, analisis dan intervensi program pembangunan berbasis keluarga termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
Disisi lain, pendataan keluarga juga dapat memberikan informasi peta keluarga-keluarga berisiko stunting. Dari data hasil PK-21, telah dilakukan intervensi terhadap 55.749 keluarga pada desil 1-4 yang tidak memiliki rumah tidak layak huni, dimana 32.059 keluarga diantaranya atau 57,5 persen merupakan sasaran keluarga berisiko stunting.
“Berdasarkan data P3KE, dapat teridentifikasi bahwa dari 3,961,834 keluarga berisiko stunting pada desil 1 telah mendapatkan bantuan PKH yaitu sebanyak 1,519,200 keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 445,013 keluarga serta Bantuan Sosial Tunai sebanyak 512,800 keluarga,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani mengatakan, penghargaan menjadi sebuah kebanggaan dan penyemangat bagi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di tahun 2023.
“Raihan penghargaan ini tidak lepas dari dukungan penuh dan komitmen pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, khususnya dalam pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 yang berlangsung 1 September 2022 hingga 30 November 2022” ujar Andi Rita
Andi Rita berharap dengan adanya hasil pemutakhiran PK22 ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah intervensi sasaran program daerah, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Melalui data PK ini, kita akan memperoleh data keluarga yang berisiko stunting by name by address, sehingga akan sangat membantu pemerintah dalam melakukan intervensi program baik yang bersifat sensitif maupu spesifik” tutup Andi Rita.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.
