Bagikan :
Bahkan Kepala BPS Bener Meriah Devi Indriastuti yang diberi kesempatan berbicara dalam forum itu mengatakan jika saat ini dirinya telah mengembangkan system pemantauan perkembangan anak asuh stunting. “Melalui dashboard yang terintegrasi maka bisa dipantau perkembangan anak asuh stunting,” kata Devi.
Demikian juga Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan di Kabupaten Bener Meriah saat ini setiap bayi lahir langsung diberi kartu BPJS sehingga jika ada anak stunting yang mengalami sakit, bisa langsung diobati dan dirawat gratis.
Dalam kegiatan yang dihadiri Tim Penggerak PKK, Bidan, Kepala Desa, Tim Pendamping Keluarga, dan Penyuluh KB itu juga terungkap bahwa capaian imunisasi dan vaksinasi terutama BCG (TBC) dan Polio di Kabupaten Bener Meriah lebih dari 100 persen. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pencegahan stunting.
Sebelumnya dilakukan penyerahan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kepada 12 kabupaten dan kota oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. DAK BOKB ini digunakan untuk fisik dan non fisik dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota.
Kabupaten Bireun Rp12,1 miliar, Kabupaten Aceh Tengah Rp8,1 miliar, Kabupaten Gayo Lues Rp6,4 miliar, Kabupaten Aceh Tenggara Rp10 miliar, Pidie Rp13,2 miliar, Piddie Jaya Rp6,4 miliar, Aceh Utara Rp15,1 miliar, Aceh Tamiang Rp7,2 miliar, Nagan Raya Rp6,7 miliar, dan Kota Lhokseumawe Rp2,5 miliar, Bener Meriah Rp6,5 miliar, dan Aceh Tamiang Rp7,2 miliar.
Kabupaten Bener Meriah merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Presiden Joko Widodo pada 1986, pernah tinggal dan bekerja di Simpang Tiga Redelong, yang saat ini menjadi Ibukota Kabupaten Bener Meriah.
