Bagikan :
Namun, Pada kesempatan yang sama Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Constantinus Kristomo menyampaikan bahwa saat ini RUU tentang Penilai sudah masuk dalam tahap harmonisasi dan penyelarasan Naskah Akademik RUU tersebut sudah dilakukan oleh BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga merujuk Pasal 96 UU No.13 tahun 2022 perlu dilakukan kegiatan sosialisasi publik.
"Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation) yang memenuhi tiga prasyarat yaitu, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained)", ungkap Kristomo.
Kristomo melanjutkan, pemenuhan meaningful participation tersebut menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.
Kegiatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan kegiatan konsultasi publik lainnya.
BPHN Kementerian Hukum dan HAM saat ini memiliki kanal khusus untuk menjaring berbagai masukan dari publik terkait Peraturan Perundangan melalui aplikasi Partisipasiku.bphn.go.id.
“Masyarakat dapat memberikan masukan serta pendapatnya mengenai RUU tentang Penilai melalui kanal https://partisipasiku.bphn.go.id/kategori/ruu-penilai. Dengan adanya masukan dari masyarakat, tentu saja akan menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan RUU tersebut,” tutup Kristomo.
Kegiatan Konsultasi Publik RUU tentang Penilai yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berkolaborasi dengan BPHN bersama Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) pertama kali diselenggarakan di Medan dan akan dilanjutkan di beberapa kota seperti Denpasar, Solo, Balikpapan, dan Makasar.
