Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID – Meski bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di bidang ketenagakerjaan, rupanya kinerja Balai Pengawasan Ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan masih belum dapat optimal.
Tak hanya dari segi anggaran yang terbilang minim, mereka pun masih belum punya kendaraan operasional untuk menunjang pengawasan ke lokasi perusahaan.
Hal itu semakin diperparah dengan jumlah tenaga pengawas yang hanya berjumlah total 41 orang yang terbagi di empat wilayah balai.
Jumlah tersebut tentu sangat tidak ideal, apalagi perusahaan yang ada di provinsi ini dan terdaftar sudah mencapai 10 ribu lebih.
“Kalau kita bicara ideal, satu tenaga pengawas itu mengawasi 50 perusahaan,” tutur Irfan Sayuti, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan.
Dengan kondisi yang ada saat ini, berarti satu pengawas mau tidak mau harus mengawasi hampir 250 perusahaan.
Irfan mengakui bahwa minimnya anggaran yang ada di instansinya sangat berdampak pada pemenuhan tenaga pengawas di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan. Selain tentunya juga terpengaruh banyaknya PNS yang pensiun.
“Untuk anggaran teknis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tahun anggaran 2023 ini hanya Rp3 miliar lebih,” ungkapnya lagi.
Baca Juga: Libur Sebulan, Ini Tugas Para Murid di Banjarmasin Selama Ramadan!
Angka itu tentu tidak akan mencukupi kebutuhan lainnya, apalagi jika harus menambah jumlah pengawas dan sarana prasarana lainnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin, menegaskan siap memperjuangkan realiasi anggaran untuk instansi tersebut, sehingga pengawasan terhadap ketenagakerjaan di perusahaan dapat berjalan optimal.
