Bagikan :
“Kondisi ini bukan hanya dari SDM-nya, tapi sarana dan prasarana yang tidak ada. Selain itu, program-program tidak dipenuhi akibat anggaran yang belum memadai,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Bahkan dari informasi yang didapatnya, hingga saat ini, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan belum punya mobil operasional dan masih menggunakan kendaraan pribadi para pengawas untuk ke lapangan.
Padahal tak sedikit perusahaan yang lokasinya cukup jauh dengan medan yang tidak mudah dilintasi.
Ia menambahkan, di Kota Banjarmasin yang masuk wilayah I ada sekitar tiga ribu perusahaan. Sementara di Kabupaten Tanah Bumbu ada 1.500 perusahaan yang masuk wilayah IV.
Sedangkan jumlah pengawasnya sangat minim, tanpa adanya dukungan mobil dan uang untuk operasional mereka.
“Dengan kondisi seperti itu, bisa dikatakan kalau tidak ada pengawasan. Jadi, kami minta instansi tersebut segera menyusun program dan anggaran terkait sistem pengawasan kita,” tambahnya lagi.
Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan diberikan waktu selama satu bulan ke depan untuk menyusun program dan kebutuhan anggarannya, untuk kemudian dipresentasikan kepada legislatif untuk menguatkan dukungan.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.
Baca Juga: Wali Kota Banjarmasin Dukung Pengembangan Talenta Wirausaha di Daerah
