Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID – Penanganan terhadap masalah parkir liar di Kota Banjarmasin menjadi sorotan banyak pihak.
Tak hanya kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas, para petugas parkir liar tak jarang dilaporkan sering memungut tarif di atas ketentuan.
Apalagi jika jelang Idulfitri maupun di lokasi keramaian, yang bisa melebihi tarif Rp2 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp3 ribu untuk mobil, minibus dan pick-up.
Diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, salah satu cara untuk mengatasi masalah itu adalah dengan penerapan parkir elektronik.
“Sehingga dapat mengurangi risiko kenaikan tarif parkir sepihak oleh petugas jaga di lapangan, yang kerap jadi keluhan masyarakat,” tuturnya.
Anggota legislatif provinsi dari Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin ini menyebut, bahwa pungutan parkir sebenarnya terbagi atas dua. Yakni pajak parkir dan retribusi parkir.
“Bedanya, lahan parkir milik pemerintah dikenakan retribusi, sedangkan lahan pribadi atau pihak ketiga dikenakan pajak,” jelasnya lagi.
Kendati demikian, untuk besaran setorannya kepada pemerintah daerah kurang lebih tetap sama, yakni sebesar 30%.
Baca Juga: Minim SDM, Program 'Satu Desa, Satu Bidan' di Kalsel Belum Maksimal
Di mana untuk tarif retribusi parkir di lahan milik pemerintah diatur oleh Perda, sedangkan tarif pajak diatur oleh pengelola atau pemilik lahan, seperti halnya tarif parkir di pusat perbelanjaan modern.
