Bagikan :
Sonora.ID - Pada hari pertama kegiatan ini rombongan yang terdiri dari staf BKHM, Direktorat Pendidkan Masyarakat dan Pendidkan Khusus (PMPK), Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) serta sejumlah wartawan nasional melakukan audiensi dengan sejumlah pemangku kepentingan di dunia pendidikan Provinsi Bangka Belitung.
Adapun di antaranya Badan Guru Penggerak Prov. Kep. Bangka Belitung, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Kepala Kantor Bahasa dan Sastra Prov. Kep. Bangka Belitung serta Perwakilan Dinas Kota Pangkal Pinang.
Untuk diketahui tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat capaian yang sudah diperoleh dari satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Program Merdeka Belajar.
Baca Juga: Wapres Menghadiri Pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 di Bangka Belitung
Menurut Kepala Badan Penjaminan dan Mutu Pendidkan Prov Bangka Belitung, Guritno Wahyu Wijanarko, dari total 2015 sekolah atau satuan pendidikan yang ada di Provinsi bangke Belitung, 892 diantaranya telah mendaftar Program Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sebagai salah satau instrumen pelaksanaan Program Merdeka Belajar, berdasarkan data pada tahun 2022.
“Sedangkan per maret 2023 sudah ada sekitar 500an lebih satuan Pendidikan di Bangka Belitung yang telah mendaftarkan diri dalam program ini” Ujarnya.
Pihaknya mengaku akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat terutama dinas terkait untuk terus mendorong semakin banyak sekolah yang meimplementasikan kurikulum merdeka.
“Kami juga akan terus memotivasi dan mengedukasi guru-guru serta satuan Pendidikan untuk mendaftarkan dalam program Implementasi Kurikulum Merdeka”
Lebih lanjut Guritno mengungkapkan tantangan terberat yang dihadapi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka adalah terkait jaringan internet yang belum merata dan memadai di semua wilayah Bangka Belitung.
Padahal, semua strategi yang dijalankan dalam IKM membutuhkan jaringan internet yang baik.
