Bagikan :
Tujuannya agar kenyamanan, ketertiban serta keamanan bisa tercapai dan berlangsung secara terus menerus.
Contoh hukum objektif
- Hukum perdata
Hukum ini mengatur ranah hak, kewajiban serta hubungan antar manusia. Contohnya hukum yang mengatur masalah warisan, sengketa lahan atau tanah, dan lain-lain.
- Hukum pidana
Hukum ini mengatur perbuatan apa saja yang bisa tergolong dalam ranah pidana beserta sanksinya. Indonesia menggunakan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman dasar hukum pidana.
Baca Juga: Komentar Pengamat Hukum Perihal Fenomena Bima Lampung
- Hukum dagang Hukum ini mengatur hubungan antar berbagai pihak dalam bidang perdagangan. Hukum ini sangat berkaitan dengan hak serta kewajiban pelaku ekonomi.
Contohnya perizinan pendirian badan usaha, pembayaran pajak, dan lain sebagainya.
2. Hukum subjektif
Hukum subjektif merupakan kaidah hukum yang timbul dari hukum objektif. Hukum ini berlaku terhadap perseorangan atau lebih.
Ada sebagian yang menyebut hukum subjektif sebagai hak. Namun, ada pula yang mengartikannya sebagai hak dan kewajiban yang muncul karena keterlibatan terhadap peristiwa hukum, perbuatan hukum serta hubungan hukum yang telah diatur sebelumnya oleh hukum objektif.
Mengutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), hukum subjektif juga bisa timbul sebagai perwujudan dari hukum objektif.
Artinya hak dan kewajiban yang timbul tersebut sudah diatur sebelumnya dalam hukum objektif. Jika hak dan kewajiban tidak dipenuhi, maka hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum objektif.
Contohnya cidera janji sewa menyewa tanah atau lahan, yang mana merupakan bentuk hukum perdata (hukum objektif).
Contoh hukum subjektif ialah: Hak Asasi Manusia (HAM) HAM merupakan hak dasar manusia yang harus didapatkan.
Contohnya hak untuk bersekolah, kebebasan beragam, dan lain sebagainya. Hak sebagai warga negara Tentunya sebagai warga negara, hak dan kewajibannya dijamin Undang-Undang.
Contohnya hak kebebasan berpendapat, mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentunya pemenuhan hak ini harus diikuti dengan melakukan kewajiban, sesuai dengan hukum objektif yang telah ditentukan.
