Bagikan :
Dari sisi bea dan cukai, hingga April 2023 bea masuk menunjukkan realisasi sebesar Rp13,09 miliar, bea keluar sebesar Rp202,72 miliar, dan cukai sebesar Rp20,57 miliar. Komponen bea masuk komoditi impor di Wilayah Kalbar didominasi oleh beras, gula, karet alam, dan kacang tanah. Sementara, komoditi ekspor/bea keluar didominasi oleh bauksit, RBD Palm Oil, dan CPO.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kalbar mengalami kenaikan yang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya, didominasi oleh satker kepolisian dan imigrasi serta perpanjangan waktu pembayaran UKT. Capaian PNBP hingga akhir triwulan I, yaitu sebesar Rp402,08 miliar atau 50,24% dari target yang ditetapkan.
Hingga 30 April 2023, pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar di Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp3.593,34 miliar dari total pendapatan Rp5.090,78 miliar atau sekitar 70,59% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, PAD yang terealisasi adalah sebesar Rp1.490,79 miliar atau 29,28% dari total pendapatan daerah. Realisasi ini disumbang oleh realisasi pajak daerah sebesar Rp1.161,49 miliar, retribusi daerah sebesar Rp28,36 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp103,11 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp197,83 miliar.
Sedangkan, dari sisi belanja daerah hingga akhir April 2023 realisasinya baru mencapai 15,11% atau sebesar Rp4.066,06 miliar dengan pos realisasi tertinggi ada pada belanja operasi sebesar Rp3.554,25 miliar atau 19,83% dan disusul dengan belanja transfer sebesar Rp245,85 miliar atau 5,87%, belanja modal sebesar Rp262,87 miliar atau 5,63%, dan belanja tidak terduga sebesar Rp3,10 miliar atau 2,58%. Diperlukan perhatian khusus dari pemda untuk mendorong realisasibelanja pada APBD Kalbar karena hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan daya beli masyarakat.
Sampai dengan tanggal 30 April 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp896,50 miliar untuk 12.088 Debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp135,68 miliar dan diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran Rp117,68 miliar.
Sedangkan, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 30 April 2023 mencapai 3.049 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp14,06 miliar. Kota Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 624 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp2,49 miliar dan diikuti oleh Kabupaten Sanggau sebesar Rp2,74 miliar. Sementara itu, berakhirnya bulan April 2023 belum terdapat penyaluran UMi di Kabupaten Melawi.
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News
