Bagikan :
Sonora.ID - Komisi VI DPR RI sampaikan berbagai masukan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Pembahasan RKP dan RKA Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2022 dan Semester I TA 2023 yang dilaksanakan di Gedung DPR RI, Kamis (07/06/2023).
Berbagai masukan disampaikan Anggota DPR dalam RDP yang bertepatan dengan 23 tahun usia KPPU tersebut.
Masukan itu antara lain berkaitan dengan penambahan jumlah kantor wilayah KPPU, perkuatan aspek pencegahan, peningkatan target capaian indeks persaingan usaha, maupun peningkatan peran pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan persaingan usaha di Indonesia, agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh rakyat.
Secara rutin, DPR melakukan pertemuan dengan mitranya dalam memantau atau mengevaluasi kinerja Lembaga mitra, baik dari sisi substansi maupun anggaran dalam suatu RDP.
Baca Juga: Temui Presiden Jokowi di Istana, Suharso Klaim Revisi UU IKN siap di bahas di DPR
Kali ini, Komisi VI memanggil KPPU untuk membahas kinerja dan anggaran tahun anggaran 2023 serta usulan anggaran tahun 2024.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua KPPU, M Afif Hasbullah dan Wakil Ketua KPPU, Guntur S Saragih serta jajaran pejabat KPPU tersebut mengemuka berbagai masukan yang ditujukan kepada KPPU.
Nevi Zuairina dari Fraksi, Amin dari Fraksi PKS, I Nyoman Parta dari Fraksi PDIP maupun Muslim dari Fraksi Demokrat mengangkat pentingnya KPPU untuk menambah jumlah kantor wilayah guna memperluas lingkup pengawasan. Saat ini KPPU hanya memiliki 7 kantor wilayah.
Ini dinilai belum cukup untuk menjangkau 38 provinsi di Indonesia. Untuk itu DPR menyarankan agar KPPU meningkatkan jumlah kantor wilayah tersebut, jika perlu di setiap provinsi.
