Bagikan :
Pontianak, Sonora.ID – Menurut prediksi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023 akan lebih tinggi dari tahun 2020-2022.
Untuk itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) untuk mencegah terjadinya karthutla.
Hal itu disampaikan H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, ketika menjadi salah satu narasumber talkshow Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema "Antisipasi Kebakaran dan Hutan dan Lahan" di Data Analytics Room Kantor Gubernur Kalbar, Senin (19/6/2023).
Melanjutkan pemaparannya, Gubernur mengatakan sering berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, Danrem, jajaran Pemerintah Kota/Kab, dan pihak perusahaan, dalam mengambil langkah-langkah akurat dalam mengantisipasi terjadinya karhutla.
"Langkah-langkah yang selama ini dibicarakan sudah kita lakukan. Namun, ada dua arahan Presiden RI yang perlu kita laksanakan dengan tegas, yaitu cari solusi yang permanen dan langkah penegakan hukum," tegas Sutarmidji.
Baca Juga: Bank Kalbar Adakan Kegiatan Khitanan Masal
Di Kalbar sendiri, langkah tegas penegakan hukum sudah dilaksanakan sejak Tahun 2019, antara lain melakukan teguran dan penyegelan izin operasional pada perusahaan yang terbukti melakukan karhutla.
"Ternyata kebakaran lahan Tahun 2019 itu koordinat paling besar ada pada perkebunan, bukan masyarakat. Kita berikan surat peringatan kepada 157 perusahaan perkebunan, kemudian ada 67 penyegelan. Jika penegakan hukum seperti ini bisa kita lakukan, maka perusahaan-perusahaan itu pastinya akan lebih menjaga wilayah mereka. Sekarang kita sudah ingatkan perusahaan perkebunan, jika ada titik api di koordinat wilayah mereka, kita akan berikan sanksi," tambahnya.
Lanjutnya, kedua langkah yang diperintahkan oleh Presiden RI yakni solusi jangka panjang, seperti memanfaatkan lahan gambut dengan menanam tumbuh-tumbuhan atau sayuran.
"Contohnya, di Kota Singkawang, keladi/talas ditanam di lahan gambut. Tetapi, ketika mereka sudah panen, harus ada pengelolaannya. Kemudian, di Kota Pontianak, tepatnya di Pontianak Utara, ada contoh 800 hektar lahan (Terminal Agribisnis), seluruh lahannya gambut, tetapi tidak pernah terjadi kebakaran lahan, dikarenakan diolah dengan tanaman (kebun sayur)," jelas Gubernur.
