Sonora.ID - Mengutip dari laman KBBI V, skripsi merupakan sebuah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya.
Untuk mengerjakan skripsi ini tentu tidaklah mudah. Bahkan, mahasiswa terkadang harus berkali-kali mengajukan judul skripsi yang berbeda-beda ke dosen pembimbing.
Penentuan judul skripsi ini memang sangat memengaruhi proses pengerjaannya hingga akhir. Oleh sebab itu, disarankan untuk memilih judul skripsi yang sesuai dengan minat dan materi yang telah dipelajari.
Selain itu, mahasiswa juga dianjurkan untuk sering membaca buku maupun skripsi atau jurnal terdahulu untuk menentukan judul skripsi yang tepat.
Berdiskusi dengan kakak tingkat maupun dosen pembimbing juga menjadi cara lain untuk bisa menemukan judul skripsi.
Untuk membantu Anda dalam memilih judul skripsi berikut ini pun kami sajikan kumpulan contoh judul skripsi hukum pidana yang terbaru dan terpopuler sebagai referensi.
Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana yang Terbaru dan Terpopuler
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil.
Penyidikan Dalam Hal Tertangkap Tangan.
Pencurian Listrik Bukan Merupakan Tindak Pidana Korupsi.
Aspek Pidana Pada Perdagangan Seks Tingkat Tinggi.
Pemakaian Bilyet Giro Sebagai Suatu Sarana Dalam Melakukan Tindak Pidana Penggelapan.
Analisis Terhadap Penerapan Sistem Saksi Rahasia dalam Penegakan Hukum Pidana
Pencurian Ikan Di Pasar Ikan X
Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp.
Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan.
Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloit Detik Serta Permasalahan Hukumnya.
Hak Tolak Di Dalam Delik Pers.
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Dalam Hal Tidak Diterbitkan Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Jual Beli Mobil Tadahan.
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Pembunuhan.
Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri X Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)
Analisis Peran Saksi Ahli dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam
Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Pidana
Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Penggelapan Uang oleh Pejabat Publik
Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)
Analisis Terhadap Penerapan Asas Akurasi dalam Penegakan Hukum Pidana
Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hengky Gunawan Dalam Delik Narkotika
Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.
Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan Berencana.
Tindak Pidana Perusakan Pada Program Dan Data Komputer.
Analisis Terhadap Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
Konflik Hukum Antara Korupsi Dengan Pencurian (Tinjauan Kasus Perbuatan Pidana Menurunkan Angka-Angka Kwh Meter Dan Penerapan Hukum Yang Tepat).
Analisa Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
Penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Pengangkut Rontokan Bunga Cengkeh Antar Daerah Tanpa Izin.
Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di X
Surat Dakwaan Menurut Kuhap Dan Permasalahannya
Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Polri
Perbuatan Melawan Hukum Materil Berfungsi Positif Dan Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi
Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law
Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan)
Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)
Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana
Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Pernikahan
Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia
Analisis Yuridis tentang Kepentingan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas
Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Aspek Sanksi Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Perjudian
Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja
Tindak Pidana Perjudian di Lingkungan Masyarakat
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas
Pengaruh Aspek Psikologis terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying
Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
Tindak Pidana Pemerkosaan: Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Upaya Penanganannya
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemeriksaan Tindak Pidana
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan
Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Study Putusan Nomor 600/PID.B/2009/PN.Mdn)
Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006
Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Hubungan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Yang Mempunyai Sanksi Pidana Di Propinsi X
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kota X)
Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana
Analisis Terhadap Alasan Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati
Fungsionalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan Sebagai Subsistem Peradilan Pidana
Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dan Aplikasinya
Tinjauan Kritis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Sh Di Bidang Merek
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Yang Berakibat Mati
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Pengangkutan Kayu Ilegal Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia Dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana.
Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).
Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
Analisis Terhadap Penerapan Sistem Penangkapan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Analisis Yuridis tentang Aspek Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
Tinjauan Yuridis tentang Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia
Relevansi Penggunaan Teknologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime di Indonesia.
Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.
Pengaruh Media Sosial dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Trafficking.
