Bagikan :
Landak, Sonora.ID - Sosialisasi dan Diskusi publik bersama Ombudsman Republik Indonesia dengan tema "Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik" di Kabupaten Landak dibuka langsung oleh Pj. Bupati Landak, Samuel, SE., M.Si., dalam rangka Reses Anggota DPR RI Drs. Cornelis, dari Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (26/07/2023).
Acara tersebut digelar di aula Hotel Hanura Ngabang itu turut dihadiri, Anggota Ombudsman RI, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalbar,Tenaga Ahli DPR RI dr. Karolin Margret Natasa, Direktur RSUD Landak, Camat Ngabang dan perangkat, Para Kepala Puskesmas, Para Kades, Para Ketua dan anggota BPD.
Dalam sambutannya sekaligus membuka acara Pj. Bupati Landak Samuel mengungkapkan bahwa Ombudsman ini adalah lembaga yang fungsi untuk menampung segala laporan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.
"Jadi laporan dan aduan masyarakat sangat lah penting, selain masyarakat sebagai penerima pelayanan, peran masyarakat juga penting bagi Ombudsman sebagai mata-mata," ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Samuel, sosialisasi dan diskusi serta edukasi ini perlu diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fungsi Ombudsman sebagai instansi yang memfasilitasi pelaporan dan pengaduan.
Baca Juga: Dua Kabupaten Ditetapkan KLB Rabies, Landak dan Sintang
"Berdasarkan data yang disampaikan Ombudsman Kalbar bahwa saat ini angka pelaporan dan pengaduan masyarakat Kabupaten Landak ke Ombudsman Kalbar masih rendah, ada beberapa faktor yang menjadi alasan yaitu pelayanan sudah baik, masyarakat tidak paham mekanisme pengaduan, atau masyarakat takut," jelasnya.
Pj. Bupati berpesan agar para peserta kegiatan untuk mengikuti seluruh sosialisasi dan diskusi dengan seksama hingga selesai, sehingga apa yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan ke narasumber.
"Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada para narasumber sehingga nanti bisa diberikan jawaban dan bahan diskusi bersama," pesan Samuel.
Acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin dr. Karolin Magret Natasa selaku moderator bersama narasumber dari Ombudsman.
