Makassar, Sonora.ID - Proyek infrastruktur kerap menjadi lahan basah untuk melakukan praktek korupsi.

Hal ini terlihat dari banyaknya kasus maupun temuan yang terindikasi korupsi pada sejumlah proyek infrastruktur.

Khusus di Sulsel, kasus korupsi bidang infrastruktur disebut mengalami peningkatan.

Demikian seperti disampaikan Herry Muryanto selaku Kepala Satgassus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Polri saat hadir dalam kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi bertajuk Infrastruktur Sehat Tanpa Korupsi di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (8/8/2023).

"Saya mengutip dari gambaran yang disampaikan oleh Polda. Kalau melihat angkanya dari tahun 2021, 2022, 2023 agak meningkat. In line lah dengan penjelasan BPKP. Kok malah Indeks Persepsi Korupsi (CPI) nya menurun, temuannya banyak," ujarnya.

Baca Juga: Andi Sudirman Sulaiman Harap Pj Gubernur Sulsel Lanjutkan Program Prioritas

Menurut Herry, kegiatan sosialisasi pencegahan sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

Olehnya itu, selama tiga hari, pihaknya melakukan sosialisasi pencegahan korupsi tidak hanya bagi Pemerintah Daerah.

Pihaknya juga menyasar para kontraktor, dan mahasiswa sebagai pengawas publik.

"Pencegahan bukan cuma tugas kami saja, tapi three line of defence, Gubernur selaku atasan langsung punya kewajiban menerapkan pencegahan," sebutnya.

Herry menuturkan, rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 12 daerah di Indonesia.

Sejauh ini, kata Herry, baru tiga daerah yang telah terlaksana, termasuk di Sulsel.

Akan tetapi, pihaknya tidak hanya fokus pada pencegahan korupsi bidang infrastruktur.

Ada pula terkait korupsi bansos dan bidang pertanian utamanya distribusi pupuk.

Baca Juga: KPK Seharusnya Tidak Perlu Meminta Maaf atas Kasus Korupsi Kabasarnas, Ini Penjelasan Pengamat Hukum Sumsel

Senada dengan Herry, Ketua Tim 6 Satgassus TPK Polri, Harun Al Rasyid mengakui, Sulsel menjadi perhatian karena proyek infrastrukturnya bernilai cukup besar.

Selain itu, kasus yang menimpa mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah juga menjadi pertimbangan pihaknya gencar melakukan upaya pencegahan korupsi.

"Jadi ini memang program yang merupakan perintah Kapolri. Kami datang ke wilayah yang di pengalaman lalu banyak terjadi korupsi. Sehingga kami mengajak Pemda, instansi terkait seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan yang punya anggaran besar agar bisa andil dalam upaya pencegahan korupsi," imbuhnya.

Melalui sosialisasi tersebut, pihaknya berharap para rekanan/kontraktor bisa tumbuh, namun ikut dalam proses pencegahan korupsi.

Harun menegaskan, mereka perlu diberi pemahaman tentang bahaya korupsi.

"Karena itu kita bisa saling mengingatkan, tujuannya agar tidak terjadi lagi pengalaman terdahulu. Sehingga pemda berikutnya berusaha sekuat tenaga agar potensi korupsi bisa dihindari," harapnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengklaim, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah praktek korupsi.

Baca Juga: Wawali Makassar Kunjungi Lorong Wisata, Pastikan Keberlanjutan Program

Upaya tersebut antara lain memberi apresiasi kepada Pokja berupa tambahan penghasilan (TPP) yang tinggi, membuat kebijakan kode etik serta membangun sistem e-katalog lebih kuat.

"Kebijakan ini sesuai amanat Presiden untuk memilih e-katalog dibanding lelang terbuka yang lebih aman dan transparan," pungkas Sudirman.