Bagikan :
Manado, Sonora.ID - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Evaluasi Realisasi Dana Alokasi Khusus Subbidang KB dan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2023.
Kegiatan berlangsung di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (07/09/2023) ini dibuka oleh Sekprov Sulut Steve Kepel yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Denny Mangala MSi, didampingi Kadis Dukcapil-KB Christodharma Sondakh dan Plh Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju MErg.
Asisten I Sekdaprov Sulut Denny Mangala mengungkapkan data stunting di Sulut pada tahun 2022 berada di 20,5 persen. Hanya turun 1,1 persen dari tahun 2021 angkanya 21,6 persen.
"Target nasional stunting 2024 berada di bawah 14 persen. Artinya di dua tahun berjalan ini kita harus mampu turunkan 6,1 persen," ujar Mangala.
Dilihat progres prevalensi stunting di Sulut yang melambat, olehnya rapat ini diharapkan ada komitmen yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Pemadanan Data NPWP ke NIK di Wilayah Suluttenggomalut Capai 85 Persen
"Progresnya agak lambat sehingga tahun ini dipush lagi untuk mencapai target (turun) 3,01 persen di tahun 2023. Lebih bagus lagi kalau progresnya lebih dari itu. Agar tahun 2024 tantangan kita tidak terlalu berat," tukasnya.
Ia pun mengharapkan pada rapat ini para peserta perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut menyamakan persepsi serta membagikan informasi terkait penurunan stunting.
"Sharing informasi supaya di forum seperti ini kita bisa saling menukar informasi dalam percepatan penurunan stunting," imbuhnya.
Termasuk terkait penerapan pola. Menurut Mangala, harus dipikirkan lebih jauh. Sebab, ada laporan masuk seperti contoh pemberian bantuan untuk anak stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, tidak tepat sasaran.
"Ada sentuhan yang salah dalam artian, ada yang kasih susu dan telur. Tapi, susu dan telur yang keluar ini bukan dikonsumsi anak tapi orang tua. Lebih parah lagi, ada bantuan susu dengan biskuit untuk anak tapi setiap ada tamu, biskuit ini diberikan ke tamu," ungkapnya.
Bantuan yang tidak tepat sasaran itulah yang membuat angka stunting progresnya berjalan lambat.
Denny Mangala juga menyoroti terkait penyerapan anggaran untuk penanganan stunting masih sangat rendah.
"Kami juga dapatkan data dari BKKBN BOKB distribusi teralokasi di 15 kabupaten/kota dengan nilai 54,97 miliar, dimana 45,13% untuk stunting tapi apa yang kita lihat didata yang masuk ke kita sampai hari ini yang terealisasi baru 16% lebih sedikit. Ini masih jauh padahal ini sudah bulan September hitungannya September Oktober November Desember 4 bulan artinya 7 bulan yang sudah lewat penyerapannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim," ungkap Mangala.
"Penanganan stunting ini menjadi tugas kita bersama disamping program pemerintah. Ini adalah misi kemanusiaan tolong kita care sama-sama untuk misi kemanusiaan dimana kita harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk kemudian mengangkat anak-anak stunting ini dengan kepedulian kita, dan ini akan menjadi catatan yang luar biasa karena itu mohon untuk kabupaten/kota ini ada beberapa yang masih sangat kecil penyerapannya," pungkasnya.
Turut hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas KB dari 15 kabupaten/kota.
Kegiatan di lanjutkan dengan materi Strategi Konvergensi PPS Provinsi Sulawesi Utara dari Kepala Bappeda dan Akselerasi Penyerapan dana DAK Fisik subbidang KB dan BOKB tahun anggaran 2023 oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulut.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News
