Bagikan :
Baca Juga: Aruh Sastra XX Bakal Jadi Acuan, Disbudporapar Kucurkan Dana Miliaran!
"Ada 21 SKPD yang dibahas. Memang tidak mungkin merinci satu persatu secara detail," katanya.
Ia pun lantas menyayangkan tindakan PUPR yang tidak terbuka sejak awal kepada DPRD.
Pihaknya juga bakal memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut.
"Karena kami tidak mungkin mempertanyakan bahasa kegiatan. Bahasanya jelas perawatan jembatan. Memang biasanya itu digunakan untuk perbaikan jembatan bukan untuk pembelian aksesoris," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Dinas PUPR Banjarmasin.
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.
