Bandung, Sonora.ID - Pada pertemuan High level Meeting (HLM) serta Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD se-Jawa Barat (Jabar) di Gedung Sate Bandung, Jumat (17/11/2023), kembali ditekankan perwujudan Jabar sebagai "Digital Province".

 

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jabar Erwin Gunawan Hutapea menyebut, untuk memperkuat sistem digitalisasi pembayaran dan belanja daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah menghadirkan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

 

Hal ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, agar menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah.

 

 

"KKI ini merupakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai inovasi pembayaran non tunai yang diterbitkan untuk transaksi belanja pemerintah," ucap Erwin saat konferensi pers di Gedung Sate Bandung.

 

"KKI hadir mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah," ungkap Erwin.

 

Selain itu, lanjut Erwin, penggunaan KKI juga merupakan dukungan terhadap digitalisasi sistem pembayaran yang diyakini dapat membantu jutaan UMKM di daerah untuk naik kelas seiring dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

 

"Dengan implementasi KKI ini, ETPD di Jawa Barat akan semakin kuat," tegas Erwin.

 

Diketahui, dari hasil evaluasi Survei Indeks ETPD Semester I 2023, Jabar berada pada kategori Digital dengan indeks ETPD sebesar 97,9%, tertinggi kedua secara nasional. Begitu pula dengan 27 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat berada pada kategori digital.

 

"Namun implementasi KKI ini belum sepenuhnya dilakukan di Jabar," ungkap Erwin.

 

Untuk itu, pertemuan yang mengangkat tema 'Perkuat Digitalisasi Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk Mengoptimalkan Penerimaan Daerah dan Mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital', menjadi momentum penting dalam mengoptimalkan implementasi KKI dan ETPD di Jawa Barat. 

 

 

"Di pertemuan ini dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi KKI oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, serta Bank bjb sebagai Bank RKUD," papar Erwin.

 

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian RI Puji Gunawan, menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang senantiasa berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah di Jawa Barat untuk merespon secara cepat berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan dan perluasan digitalisasi. 

 

"Jawa Barat selalu menjadi benchmark bagi pemerintah,  berkaitan dengan upaya-upaya inovatif yang dilakukan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi, termasuk digitalisasi transaksi pemerintah," ungkap Puji.

 

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Taufik Budi Santoso menegaskan bahwa launching penggunaan KKI di lingkungan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Jawa Barat yang semakin kuat dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang baru.