Sonora.ID - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian
Kominfo Usman Kandang memastikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mewujudkan pemerataan akses informasi publik hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Penyuluh Informasi Publik (PIP) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (
3T) dan wilayah lainnya yang masih memerlukan pendekatan komunikasi melalui penyuluhan tatap muka.
Tidak hanya meningkatkan pengetahuan, meratanya informasi publik juga diharapkan dapat berdampak positif pada pembangunan manusia Indonesia.
“Harapannya informasi tersebut tidak hanya diketahui dan dipahami oleh masyarakat, tapi lebih dari itu dapat tercipta perubahan perilaku di masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga peran besar PIP dapat berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia, khususnya di wilayah 3T,” ujar Usman Kansong selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo saat membuka Bimbingan Teknis Penyuluh Informasi Publik Rekrutmen Tahun 2024 di Makassar, Senin (11/12).
Hambatan penyebaran informasi publik tidak hanya disebabkan faktor geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan.
Karakter masyarakat Indonesia yang majemuk pun menjadi tantangan dalam penyampaian informasi ke masyarakat.
Untuk itu dibutuhkan pendekatan khusus agar sebuah informasi dapat dengan mudah dipahami dan dipercaya oleh masyarakat.
Usman mengungkapkan kehadiran PIP sebagai Key Opinion Leader di lingkungannya diyakini dapat menyampaikan informasi ke masyarakat melalui pendekatan yang berbeda. Berangkat dari kedekatan yang telah terbangun antara penyuluh dengan komunitasnya masing-masing, informasi yang disampaikan harapannya dapat lebih diterima di hati masyarakat.
"Informasi yang selama ini sulit sampai dan diterima baik oleh masyarakat dengan kondisi dan karakter tertentu, dapat terpecahkan melalui peran besar PIP, " ungkap Usman
Berbagai program dan kebijakan yang menyasar langsung ke masyarakat perlu sampai dan dipahami dengan baik agar tepat guna dan memberikan manfaat.
Sejak tahun 2017, PIP telah menyampaikan berbagai isu mulai dari Pecegahan Stunting, Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat, Strategi Menangkal Informasi Hoaks, Darurat Narkoba, Moderasi Beragama dan sebagainya.
Materi penyuluhan secara rutin diperbaharui oleh Kominfo sesuai dengan program strategis pemerintah pada tahun berjalan.
Pada kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan di Kota Makassar, Kominfo merekrut 40 PIP yang berasal dari wilayah provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Selatan.
Pada kegiatan tersebut PIP rekrutan tahun 2024 dibekali dengan materi penyuluhan terkait Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dari BPJS Ketenegakerjaan.
Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, Muh. Syahrul yang hadir sebagai narasumber menjelaskan mengenai pentingnya kepesertaan JKN-KIS bagi masyarakat.
"Ada tiga fungsi JKN-KIS yakni proteksi yang menjamin peserta mendapatkan jaminan biaya kesehatan, kedua fungsi gotong royong untuk saling membantu dalam mengakses fasilitas kesehatan, ketiga fungsi kepatuhan terhadap peraturan. Ketiganya bisa berjalan dengan baik bila seluruh masyarakat Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” terang Syahrul.
Sebagai narasumber pada sesi berikutnya, hadir mewakili BPJS Ketenagakerjaan, Pps. Asisten Deputi Hubungan Antar Lembaga, Rangga Pria Lesmana untuk memaparkan materi terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk menjaga keluarga Indonesia agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan ketika terjadi kemalangan atau musibah terhadap pencari nafkah, dan jika berbicara pada skala yang lebih besar lagi, agar kondisi tersebut tidak berdampak pada terhambatnya laju pembangunan Indonesia,” terang Rangga.
PIP merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan Kementerian Kominfo dalam hal pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui pemberdayaan Penyuluh Agama.
Sebagai informasi, hingga tahun 2023, Kominfo telah merekrut 517 orang PIP yang bertugas mendiseminasikan berbagai program dan kebijakan strategis pemerintah di 728 kecamatan dari Sabang hingga Merauke.
Hadir juga pada pembukaan bimtek, Direktur Urusan Agama Hindu, I Gusti Made Sunartha yang mewakili Kementerian Agama memberikan motivasi kepada PIP.
“PIP mewakili Kominfo dan Kementerian Agama, diharapkan dapat menjadi agen komunikasi dengan penguatan bahasa agama masing-masing,” ujar Gusti Sunartha.
