Bagikan :
Dengan begitu, Indonesia dapat mengurangi kemiskinan ekstrem yang ditargetkan dapat mendekati 0 persen tahun depan.
Selain itu, target-target kesejahteraan yang lain juga harus dapat tercapai di wilayah Sulawesi Selatan.
Seperti turunnya pengangguran antara 3,59- 4,30 persen, turunnya gini rasio menjadi 0,361, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 74,02.
Baca Juga: APBN Sehat, KPU Surakarta BIMTEK bersama Penyuluh Pajak KPP Surakarta
"Belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting ,pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi," ucapnya.
Lebih jauh, Supendi berharap DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti.
Dengan demikian, APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Perbendaharaan yang selama ini menjadi mitra untuk pengelolaan keuangan di wilayahnya.
Ia mengatakan, alokasi APBN akan dimanfaatkan sebagai alat pengungkit ekonomi Sulsel.
"Makanya harus segera bergerak. Maka lebih cepat dieksekusi lebih bagus, di samping memperhatikan tata kelola keuangan yang baik sesuai prinsip yang berlaku," ujar Bahtiar.
Menurutnya, uang harus digunakan seefektif mungkin agar fokus membiayai program prioritas.
Olehnya itu, sebagai Penjabat Gubernur, ia mengimbau Pemerintah Daerah di Sulsel menggunakan uang negara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam waktu singkat. Serta mengatasi hal urgent yang dihadapi terus menerus.
"Seperti persoalan inflasi cabai. Tahun depan kita selesaikan, mestinya bisa. Program prioritas lainnya seperti perikanan, kelautan dan infrastruktur yang mendukung program priogram tersebut," tutupnya.
