Bagikan :
Palembang, Sonora.ID - Dalam rangka kerja sama baik dari unsur TNI maupun Polri dan unsur lainnya untuk menjaga situasi yang aman dan lancar selama Pemilu Serentak 2024, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) melakukan rapat koordinasi (Rakor) TNI dan Polri untuk membahas pengamanan pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di provinsi Sumatera Selatan, Rabu (17/1/2024).
Dalam rapat tersebut, Kapolda Irjen. Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., menekankan pentingnya komunikasi dalam menghadapi situasi kontigensi di setiap wilayah terutama terkait transportasi mulai pengangkutan logistik sampai pengamanan saat pencoblosan dan pasca pencoblosan ataupun hasil penghitungan.
Menurut Kapolda berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada (IPKP) tahun 2023 beberapa kabupaten di Provinsi Sumsel masuk daerah rawan pemilu. Wilayah Sumsel contohnya wilayah OKI terutama daerah terpencil jalan darat, juga daerah perairan yang sulit dijangkau.
Baca Juga: Monev dan Anev Operasi Lilin, Terjadi Penurunan Angka Kecelakaan di Wilayah Polda Sumsel
"Daerah-daerah ini memiliki kerawanan yang perlu dimonitoring karena lokasinya seperti daerah perbatasan kota /Kabupaten dan provinsi seperti Kawasan Jakabaring /plaju yang sebagaian warganya sekitar 14 RT berktp Palembang, namun domisili wilayah Kabupaten Banyuasin," kata Kapolda Irjen Pol A. Rachmad Wibowo S.I.K.
Selain itu menurut dia, daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau juga terdapat di beberapa daerah lain yang ada di dalam wilayah Kabupaten Sumatera Selatan.
“Ini juga menjadi perhatian dalam perencanaan pengamanan pemilu 2024,” tandasnya lagi.
Kapolda menambahkan bahwa total kekuatan 510 personel TNI yang akan di BKO-kan terutama pada tanggal 14 dan 15 Februari, diluar Polri, dan anggota satuan perlindungan masyarakat yang akan terlibat dalam pengamanan pemilu 2024 di Sumatera Selatan mencapai ribuan personel terdiri dari Kepolisian tiga ribuan personel, dan anggota satuan perlindungan masyarakat lainnya.
Penempatan personil dalam pengamanan Pemilu 2024, kata dia dilakukan berdasarkan kriteria kerawanan pada lokasi tempat pemungutan suara (tps) yaitu kurang rawan, rawan atau sangat rawan.
“Dengan kegiatan pesta Demokrasi ini kita tunjukkan soliditas TNI/Polri kepada masyarakat, bukan hanya secara fisik namun juga secara administratif dan para Kapolres agar anggaran yang dipegang digunakan secara efektif dan efesien kegiatan pengamanan akan berjalan dengan baik dan sukses karena kolaborasi dan kerja sama yang baik sesuai label yang dikenal Sumsel Zero konflik," tandasnya.
Baca Juga: Kabid Humas Polda Sumsel Ajak Media Ikut Jaga Kantibnas
Sementara itu, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir S.Sos., M.M. mengatakan pihaknya siap mendukung rencana yang disiapkan dari Polda Sumsel.
“Jumlah kekuatan yang ditentukan akan sepenuhnya kami dukung, diluar dari itu kami siapkan 4.000 personel dari Korem,” ujarnya.
Muhammad Thohir menambahkan bahwa di Sumsel memiliki pasukan cadangan di pasukan masing-masing yakni Raider 200, Yon 141 Muara Enim, Yon Armed Martapura, Yon Arhanud KM 18, Yon Kavaleri Karang endah dan Kompi Kavaleri Palembang yang sewaktu waktu diperlukan untuk penambahan ataupun penebalan pasukan.
“Selama proses pelaksanaan kampanye kami harapkan semua wilayah baik dari Kodim jajaran, dukung sepenuhnya kegiatan Polres, guna mendukung kondusifitas wilayah, kemudian Para Dandim tidak usah segan apabila Kapolres memerlukan bantuan perkuatan, laksanakan tanpa ragu. Serta senantiasa berdoa untuk kelancaran tugas pengamanan,” pungkasnya.
Rapat kordinasi ini juga dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnan S.I.K., M.Si. , serta para PJU, Kasi Intel Korem 044/Gapo Kolonel inf. M.Arif Gumelar SIP, MM, Kasi Ops Korem 044/Gapo Kolonel inf. Tri Yudianto Hendro Winoto ,Pasi Ren Korem. 044/Gapo serta diikuti para Kapolres/Tabes jajaran Polda Sumsel dan para Dandim wilayah Sumatera Selatan via Virtual.
