TNI AD Gandeng Kompas Gramedia & Tribun Network Gelar Pelatihan Literasi Digital

23 Januari 2024 12:14 WIB
Kepala Staf TNI AD (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan CEO Kompas Gramedia Lilik Oetomo dalam MOU Literasi Digital di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (22/1/24)
Kepala Staf TNI AD (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan CEO Kompas Gramedia Lilik Oetomo dalam MOU Literasi Digital di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (22/1/24) ( )

TNI AD Netral

Maruli Simanjuntak turut menanggapi rekaman percakapan diduga unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Ia menjelaskan banyak kejadian, dalam hal ini, pihak-pihak tertentu memanipulasi video atau rekaman yang seolah-olah ada orang mengarahkan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.

Maruli menilai setingkat Perwira Menengah ke atas akan berpikir puluhan kali untuk membuat pernyataan di hadapan publik terkait dengan pilihan politik. Pasalnya, prajurit TNI netral dan tidak ikut memilih dan tidak boleh berpolitik praktis.

"Itu sangat berbahaya karena nanti orang merekam. Seperti saya saja berkomunikasi di telepon ngeri-ngeri sedap sekarang karena nanti direkam, diedit, munculnya suara saya," kata Maruli dalam konferensi pers usai bersilaturahmi dengan pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat.

"Jadi tetap kami pasti tindak lanjuti nanti. Semua itu akan kami tindak lanjuti," kata dia.

Ia pun menegaskan tak segan untuk mencopot anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam Pemilu 2024, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Baca Juga: Hari Juang TNI AD Ke-78, KASAD Janji Perhatikan Kesejahteraan Veteran

Bahkan,TNI AD memiliki mekanisme evaluasi di internal melalui perangkat intelijen. Maruli juga berkomitmen merespons secara cepat adanya dugaan keterlibatan aparatur negara dalam pemilu.

"Secara intelijen kami sudah ada mengarah karena sudah ngomong lah, segala macam dan kami punya bukti. Kita tidak ekspos media, langsung kita lakukan tindakan," kata dia.

Ia membuka pengaduan terkait dengan netralitas TNI dalam Pemilu 2024 melalui jajaran. Awak media yang menemukan dugaan-dugaan serupa dapat melaporkan ke Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dan jajarannya.

Maruli menginstruksikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi untuk menyosialisasikan penerimaan laporan pelanggaran netralitas TNI kepada jajaran bawah.

"Nanti tolong sosialisasikan juga kepada para Kapendam, hingga Kapenrem supaya menerima aduan-aduan dari yang saya sampaikan (bila ada prajurit TNI yang tidak netral dalam pemilu, Red),” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan telah meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menangani kasus pelanggaran netralitas aparatur negara oleh unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.

"Kami sudah cek ke bawah, kami minta ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk takeover (ambil alih) dulu, untuk dilakukan supervisi terhadap teman-teman Bawaslu Kabupaten Batu Bara," kata Bagja.

Soal kasus di Kabupaten Batu Bara, Bareskrim Polri telah menangkap pria bernama Palti Hutabarat.

Palti ditangkap atas dugaan penyebaran berita hoaks terkait dengan rekaman pembicaraan yang mencatut nama Forkopimda di Kabupaten Batu Bara, Sumatera.

Dalam rekaman itu, Forkopimda setempat disebut ikut dalam pemenangan paslon 02, Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisno Andiko membenarkan penangkapan Palti.

"Benar bahwasanya proses penangkapan telah dilakukan oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri. Namun, kami jelaskan lagi ini secara simultan baru pagi hari ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan melalui upaya penangkapan, tentu kita masih secara simultan berkesinambungan melakukan langkah-langkah berikutnya," ujarnya saat ditanya dalam jumpa pers di Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Direktur Penegakan Hukum dan dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdhal Kasim, mengatakan dalam percakapan tersebut terdapat suara diduga sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forkopimda Kabupaten Batu Bara.

"Dalam percakapan itu ada Bupati Batubara dan kemudian Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian ada Kapolres dan lain-lain," kata dia di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Selasa (16/1/2024).

“Yang kalau kita dengar isi pembicaraan tersebut, isinya intinya mengarah kepada pemenangan paslon 02 di Kabupaten Batu Bara,” kata Ifdal. 

Baca artikel dan berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm