Bagikan :
Sonora.ID - Anak pertama mantan presiden ke 6 Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono yang juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat resmi dilantik oleh Presiden Jokowi menduduki kursi mentri.
Adapun posisi yang diberikan kepada AHY adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Adapun informasi pelantikan ini dikabarkan langsung oleh anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus sebagaimana diinformasikan oleh Kompas.com.
Gaus juga sempat memberi tahu bahwa AHY dikabarkan bakal menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang dilantik jadi Menko Polhukam.
Kursi Menko Polhukam juga kosong usai ditinggalkan oleh Mahfud MD ketika dirinya mengundurkan diri.
“Jabatan (Hadi) yang lama ini diisi oleh AHY, kenapa AHY? Demokrat kan sekarang sudah bergabung dengan Pak Jokowi,” ujar Guspardi.
Baca Juga: Ini Pesan SBY Kepada AHY Sebelum Bertemu dengan Puan
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pada hari ini Rabu (21/2/2024) Presiden Jokowi akan melantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN tepat di Istana Kepresidenanan.
Sementara dari sisi Presiden Joko Widodo dirinya mengatakan cukup mantap memberikan mandate jabatan kepada putra emas Demokrat tersebut.
Hal ini dituturkan langsung olehnya usai melakukan pelantikan kepada AHY.
"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk (AHY menjabat di) Kementerian ATR/BPN. Karena ini urusan manajemen, saya rasa beliau sudah siap," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
"Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University," ucapnya.
Kemudian Jokowi melanjutkan dengan menyampaikan tugas yang nantikan akan diembankan kepada AHY.
Salah satunya yang berkaitan dengan sertifikat tanah elektronik yang diharapkan dilakukan dengan cepat dan massif penerbitannya.
Begitu pula dengan Hak Guna Usaha (HGU) perdagangan karbon (carbon trading). "Untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang (tanah) untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," jelas Jokowi.
Baca Juga: Rencana Pertemuan AHY–Puan, Upaya Menjegal Anies? Ini Penjelasan Pengamat
