Bagikan :
Bengkayang, Sonora.ID - Masih seputar Musrenbang yang dilakukan di 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkayang, dimana kegiatan tersebut juga diadakan di Kecamatan Teriak, Selasa, 27 Februari 2024.
Musrenbang tersebut dilakukan dalam rangka menampung program - program pembangunan yang diusulkan oleh setiap desa dalam menetapkan program kerja pemerintah tahun 2025.
"Tampungan - tampungan ini sekaligus akan kita saring kembali, disesuaikan dengan kemampuan daerah, disesuaikan dengan prioritas yang akan dibangun pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang, " terang Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, saat ditemui usai Musrenbang.
Dia menambahkan bukan hanya pembangunan fisik yang dilakukan, tetapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan tentang keimanan dimana rumah - rumah ibadah akan kita perbaiki karena hal - hal yang penting dalam keimanan ini merupakan landasan bagi mental dan spiritual umat bangsa Indonesia.
"Kami berterimakasih kepada seluruh perangkat dan seluruh kecamatan, aparat keamanan yang telah menciptakan rasa aman dan nyaman dalam pemilu 2024 ini, " imbuhnya.
Baca Juga: Pengkot Perkemi Kota Pontianak Gelar Open Tournament Shorinji Kempo Antar Pelajar Se Kota Pontianak
Di waktu yang sama Camat Teriak, Dalawi menyampaikan beberapa hal dalam Musrenbang ini yang ditampung dan dipilih mana yang menjadi prioritas seperti infrastruktur dasar, seperti jalan jembatan, jaringan, diantaranya masih ada tiga dusun yang belum teraliri listrik dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Teriak.
"Harapan kita juga hal ini tetap kita sampaikan, " ujarnya.
Kemudian dalam hal pendidikan secara khusus masih banyak pembangunan yang perlu direhab. "Kita hanya mendorong kepada instansi terkait supaya itu bisa dimaksimalkan penggunaannya oleh masyarakat setempat, " tuturnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Sarina yang hadir pada Musrenbang ini, menyampaikan banyak aspirasi masyarakat dari kecamatan Teriak yang disampaikan seperti infrastruktur jalan, jembatan, sarana prasarana pendidikan. "Terus juga ruas jalan ada kewenangan kabupaten, dan ada juga kewenangan provinsi, serta desa, " tambah Sarina.
Dia juga menerangkan khusus untuk sekolah untuk PAUD, SD, SMP itu merupakan kewenangan kabupaten, tetapi kalau SLTA sederajat itu merupakwn kewenangan provinsi.
"Masih banyak sekolah kita yang kurang sarana prasarana pendidikannya. Kadang kami di kabupaten juga ambil bagian dengan inisiatif sendiri tidak bisa menggunakan APBD, " ujarnya lagi.
Baca Juga: Bukti BI Selalu Memberikan Solusi Bagi MasyarakatBaca Juga: Bukti BI Selalu Memberikan Solusi Bagi Masyarakat
