Bagikan :
Sebelumnya BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial terkait dengan Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan Integrasi data fasilitas Kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, Integrasi data klaim kesehatan dan pemanfaatan dashboard untuk monitoring program JKN.
BPJS Kesehatan juga melakukan pertukaran data dengan Kementerian Keuangan untuk data penggajian pegawai negeri sipil, pemanfaatan data pajak, KUR, dan pertukaran data dengan Kementerian Agama untuk data peserta haji dan umrah, tenaga pengajar dan pelajar pada pendidikan agama islam.
Dalam hal menjamin keberlangsungan berbagi pakai data, Mundiharno menyampaikan kepada anggota ISSA bahwa perlu adanya komitmen dan kolaborasi kuat antar lembaga seperti yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan para stakeholder.
”Untuk menjamin keberlangsungan berbagi pakai data di atas, BPJS Kesehatan berkolaborasi untuk melakukan evaluasi dan memperbarui berbagai konten, konteks dan membawa manfaat yang sama (mutual benefit) bagi seluruh pihak,” kata Mundiharno.
Mundiharno juga menjelaskan, dengan pemanfaatan infrastruktur data nasional yang baik, BPJS Kesehatan memperoleh beberapa manfaat diantaranya mendukung sistem kepesertaan, pelayanan kesehatan, hingga digunakan dalam pendeteksi dan pencegahan kecurangan. Infrastruktur data nasional juga mendukung memperkuat kapasitas organisasi. Di sisi lain, ia menyampaikan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.
”Tantangan tersebut misalnya ketersediaan jaringan internet yang tidak merata di Indonesia, adanya regulasi terkait Perlindungan Data Pribadi, terdapat pertumbuhan data yang pesat sehingga membutuhkan peremajaan infrastruktur TI yang senantiasa membutuhkan dukungan finansial. Kualitas, konsistensi dan kelengkapan data,keterbatasan infrastruktur dan SDM Profesional IT di berbagai institusi dll,” jelas Mundiharno.
Dalam kesempatan tersebut Mundiharno juga mengungkapkan pemanfaatan infrastruktur data nasional membantu pemerintah dalam menganalisis kebijakan pembangunan kesehatan. Data yang dikelola BPJS Kesehatan kini mengandung berbagai variabel penting yang diperlukan dalam analisis kebijakan pembangunan. Dengan cakupan mencapai 96%, data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dapat mewakili data kesehatan nasional. Data ini berisi banyak variabel penting, seperti usia, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, status sosial ekonomi, jenis dan pola penyakit, dll.
”Contoh nyata pada saat pandemi Covid-19, pemanfaatan data dan interoperabilitas data antar kementerian/lembaga mempercepat penanganan pandemi. Infrastruktur jaringan dan sistem informasi BPJS Kesehatan telah memberikan kontribusi penting kepada Pemerintah Indonesia. Sistem vaksinasi yang digunakan oleh Pemerintah menggunakan tulang punggung Sistem Informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sistem ini kemudian dapat berinteroperabilitas dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Tim Tanggap Covid-19 untuk mendukung dan dengan cepat menyediakan vaksin kepada
penduduk Indonesia,” kata Mundiharno.
