Bagikan :
Wapres memberikan apresiasi bahwa “Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang telah
dicapai Provinsi Sulut, terus dilanjutkan, serta berdampak nyata kemanfaatannya dirasakan
oleh masyarakat,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Wapres meminta KDEKS bersama dengan Pemprov Sulut untuk
mengkapitalisasi dan mensinergikan berbagai potensi dan keunggulan tersebut dengan
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga menjadi sumber pertumbuhan
baru wilayah hingga nasional.
Di lokasi yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko
melaporkan bahwa sejalan dengan peningkatan posisi Indonesia sebagai peringkat ketiga
setelah Malaysia dan Arab Saudi di Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023,
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulut juga memiliki prospek pertumbuhan yang baik.
“Kesadaran terhadap potensi dan prospek produk halal di Sulawesi Utara, diantaranya dapat dilihat pada perkembangan jumlah sertifikasi halal yang diajukan oleh para pelaku UMKM. Tahun 2023, telah diterbitkan total 2.193 sertifikat halal atau meningkat tajam dibandingkan tahun 2021-2022 dengan total 178 sertifikat halal,” lapornya.
Adapun data sementara per Maret 2024 sebanyak 75 sertifikat halal telah diterbitkan.
Dalam mendukung akselerasi sertifikasi halal ini, menurutnya Bank Indonesia juga turut
memfasilitasi dan bersinergi dengan instansi terkait sebagai upaya mendorong
pengembangan UMKM agar memiliki daya saing melalui perluasan pasar.
“Per Februari 2024, pembiayaan syariah yang disalurkan oleh perbankan di Sulawesi Utara
mencapai Rp1,3 triliun, meningkat 9,62% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, didominasi oleh kredit konsumsi non-UMKM seiring dengan
meningkatnya ketertarikan masyarakat pada instrumen keuangan syariah,”tutupnya.
