Palembang, Sonora.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Candra MH, mewakili Gubernur H. Herman Deru, menghadiri Rapat Paripurna XV DPRD Sumsel pada Rabu (11/06/2025).

 

Agenda utama rapat kali ini adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

 

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie. Dalam kesempatan tersebut, sembilan fraksi menyampaikan pandangan umum terkait pelaksanaan APBD yang telah berjalan.

 

Fraksi Partai NasDem, yang diwakili oleh Ade Pramanja, menyampaikan persetujuannya terhadap Raperda tersebut dan memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 11 kali berturut-turut.

 

"Capaian ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun, ini bukan akhir. Masih banyak yang harus dicapai melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik," ujar Ade.

 

Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh Syarif Hidayatulah Askolani Puta, menyoroti perlunya transparansi dalam penerimaan siswa baru di wilayah Sumsel. Ia menekankan agar tindakan tegas diambil terhadap oknum kepala sekolah yang tidak menjalankan proses penerimaan secara terbuka.

 

"Berikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang tidak transparan dan membuat proses penerimaan siswa baru menjadi kacau," tegasnya.

 

Fraksi PKB, melalui juru bicaranya H. Primani Putra, mengkritisi dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa fenomena ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan anggaran ke depan.

 

"Dana silpa perlu kita cermati bersama dan menjadi refleksi agar proses perencanaan anggaran ke depan lebih adaptif dan akurat," ujarnya.

 

Beberapa fraksi lainnya juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menilai bahwa Sumsel memiliki potensi besar di sektor pajak daerah, retribusi, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dapat dikelola lebih maksimal.

 

Fraksi-fraksi berharap Pemprov Sumsel tidak hanya dapat mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran yang sudah baik, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor yang berpotensi untuk mendongkrak PAD, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

 

Rapat paripurna ini menjadi momen penting bagi Pemprov Sumsel untuk mendengarkan langsung kritik, saran, serta apresiasi dari lembaga legislatif, sebagai bentuk kontrol dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan.