Penajam, Sonora.ID - Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mempertanyakan progam Beasiswa Kaltim Tuntas sampai sekarang belum kunjung dicairkan. 

 

Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron menyerukan transisi kepemimpinan menjadi faktor permasalahan ini. 

Namun begitu, bukan berarti pemerintah provinsi (Pemprov) tak bertanggung jawab atas program sebelumnya. 

 

"Justru yang kita pertanyaan kepada Provinsi itu, bagaimana nasib mahasiswa semester 3 ke atas, yang dahulu mendapat beasiswa Kaltim Tuntas, tali tidak bisa dicairkan," ujar Thohiron.

 

Padahal, dulunya ribuan mahasiswa di Kaltim, termasuk mahasiswa asal PPU berlomba-lomba mempersekutukan posisi penerima manfaat program itu. 

 

"Ini yang mesti dijawab oleh Provinsi. Dia sudah dibiayai, lolos pemberkasan sampai lulus nanti, tapi uangnya tertahan di rekening tanpa bisa dicairkan. Mereka itu dulunya pun diseleksi oleh Provinsi, kemudian lolos dan diberikan sejumlah uang untuk biaya kuliah per tahun. Begitu berganti kepemimpinan, hilang itu semua," jelas Thohiron. 

 

 

Menurutnya, pemimpin Kaltim harus bertanggung jawab dalam hal ini. 

 

"Anak-anak kita, jangan ditelantarkan yang sudah mendapatkan haknya. Mereka sudah di-SK kan, uangnya ada di rekening, hanya menunggu pencairan," kata dia. 

 

Apabila memiliki program baru yang serupa, lanjut Thohiron, Pemprov dapat mengakomodir mahasiswa, yang dipastikan belum mendapatkan beasiswa Kaltim Tuntas. 

 

"Ada program baru namanya gaspol, ya sudah dimulai dari awal dengan sasaran yang belum mendapatkan beasiswa itu, yang kemudian dianggarkan lewat gratis pol," ujarnya. 

 

Ia menilai, selama ini program Kaltim Tuntas berjalan cukup baik tanpa pandang bulu. Baik negeri maupun swasta, para mahasiswa berkesempatan untuk mendapat biaya pendidikan mereka. 

 

"Tinghal dipilah saja, yang belum masuk Kaltim Tuntas, ke Gratis Pol. Program Kaltim Tuntas itu bagus, membantu meringankan biaya kuliah mahasiswa di Kaltim, cuma dicairkan setiap tahun," pungkasnya. (Adv)