Yogyakarta, Sonora.ID – Realisasi inflasi gabungan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Mei 2025 tercatat sebesar 2,04 persen secara tahunan (yoy). Angka ini masih berada dalam rentang sasaran nasional 2,5%±1% (yoy) dan menjadi sinyal positif bagi keberhasilan pengendalian harga di wilayah DIY.
Namun demikian, beberapa faktor musiman seperti cuaca, pola tanam, permintaan, serta ketegangan geopolitik global tetap perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan tekanan harga, khususnya pada komoditas pangan.
Merespons hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY menggelar High Level Meeting (HLM) pada Selasa (24/6/2025) untuk mengevaluasi capaian inflasi semester I 2025 dan menyusun langkah strategis ke depan. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa 2025 di DIY.
HLM dipimpin langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan dihadiri oleh Wali Kota/Bupati se-DIY, Wakapolda DIY, Kepala BINDA DIY, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Pj. Sekda DIY, Kepala BPS DIY, dan seluruh anggota TPID Kabupaten/Kota se-DIY.
Dalam arahannya, Sri Sultan HB X menekankan pentingnya pengendalian inflasi berbasis kerangka 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Ia juga menyoroti sejumlah inisiatif prioritas yang perlu terus dilanjutkan, seperti:
“Upaya stabilisasi dan ketahanan pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang didukung dengan inovasi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta masyarakat,” ujar Sri Sultan.
Baca Juga: Dirut BPJS Kesehatan Gandeng Wali Kota Yogyakarta Cek Layanan JKN di RS Pratama
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo menegaskan pentingnya tindak lanjut atas arahan GNPIP, khususnya dalam mendorong peningkatan produksi pangan strategis, penguatan program offtaker, dan penguatan kerja sama antarwilayah untuk menjaga kelancaran pasokan pangan.
Sementara itu, Kepala BPS DIY Herum Fajarwati menjelaskan bahwa inflasi DIY bersifat fluktuatif namun masih sejalan dengan tren nasional. Selama Januari–Mei 2025 (month-to-month), komoditas bensin dan beras menjadi penyumbang inflasi tertinggi berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, dengan bobot masing-masing 5,57% dan 5,04%.
“Setiap daerah perlu memetakan dan mengendalikan komoditas yang memiliki andil besar maupun yang harga pasarannya cenderung bergejolak,” kata Herum.
Kegiatan ditutup dengan diskusi antarpihak terkait kondisi, tantangan, dan strategi yang telah dijalankan oleh masing-masing TPID Kabupaten/Kota di DIY. Seluruh kepala daerah menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan inovasi guna menjaga inflasi tetap terkendali sesuai target nasional.