Jakarta, Sonora.ID – Demi keamanan dan perlindungan penumpang, KAI Commuter kembali mempertegas aturan ketat soal identitas pada tiket Commuter Line lokal. Nama dan data diri di tiket harus 100% sesuai dengan identitas resmi penumpang. Jika tidak, tiket hangus, dan akses naik kereta ditolak.

 

Ketentuan ini ditegaskan Vice President Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, yang menyebut bahwa kebijakan tersebut bukan hal baru. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dinilai masih perlu ditingkatkan.

 

“Aturan ini sudah lama berlaku, tapi masih banyak penumpang yang abai. Nama harus sesuai KTP, SIM, atau paspor. Kalau tidak cocok, petugas berhak melarang penumpang naik,” tegas Joni dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).

 

Pemeriksaan identitas menjadi prosedur standar dalam proses boarding di stasiun keberangkatan Commuter Line lokal. Petugas akan mencocokkan nama pada tiket digital atau fisik dengan kartu identitas asli yang berlaku.

 

Jika ditemukan perbedaan, baik penulisan nama yang keliru, penggunaan identitas milik orang lain, hingga nama samaran, maka penumpang akan ditolak naik kereta.

 

Selain identitas, kesesuaian jadwal dan jam keberangkatan juga diperiksa ketat.

 

“Penumpang wajib memastikan semua data pada tiket benar dan sesuai. Ini bukan sekadar administrasi, tapi bentuk perlindungan,” tegas Joni.

 

Saat ini, pembelian tiket Commuter Line lokal dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Access by KAI. KAI Commuter memberikan keleluasaan kepada pelanggan: tiket bisa dipesan sejak H-7 hingga 10 menit sebelum keberangkatan. Namun fleksibilitas ini tak lantas melonggarkan akurasi data.

 

Menurut Joni, kelalaian saat memasukkan data identitas kerap terjadi, seperti kesalahan ketik, penggunaan nama orang lain, atau penyamaran identitas demi kemudahan. Semua bentuk ini dianggap pelanggaran serius.

 

 

“Jika terjadi ketidaksesuaian data, tiket tidak dapat digunakan. Penumpang dianggap tidak memiliki tiket sah dan tidak bisa ikut perjalanan,” ungkapnya.

 

Selain aspek keamanan, Joni menyebut kebijakan ini bertujuan memperkuat perlindungan terhadap penumpang. Dalam kasus darurat, pencocokan identitas penting untuk proses penanganan medis, pelaporan kecelakaan, hingga klaim asuransi.

 

“Dengan identitas yang valid, penanganan darurat bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Apalagi untuk layanan publik seperti kereta, akurasi data adalah harga mati,” kata Joni.

 

Langkah ini juga sejalan dengan transformasi digital KAI Commuter yang menekankan pada sistem berbasis data presisi. Data penumpang yang akurat juga membantu perusahaan memetakan kebutuhan layanan, mengantisipasi lonjakan penumpang, serta memperbaiki sistem keamanan.

 

KAI Commuter mengingatkan bahwa penggunaan identitas palsu untuk memesan tiket juga melanggar hukum. Tiket dianggap batal, dan KAI Commuter tak berkewajiban melakukan refund atau penggantian.

 

“Kami ingin menegaskan, Commuter Line bukan transportasi umum yang bisa digunakan secara anonim. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perjalanannya,” ucapnya.

 

Joni menambahkan, edukasi kepada publik akan terus dilakukan. Sosialisasi lewat kanal digital, pengumuman di stasiun, hingga penyuluhan kepada komunitas penumpang rutin digelar. Tujuannya sederhana: membentuk budaya tertib, aman, dan saling menghargai di lingkungan transportasi publik.

 

KAI Commuter mengajak seluruh pengguna untuk lebih cermat dalam mengisi data dan membeli tiket hanya lewat kanal resmi. Kedisiplinan ini bukan semata syarat naik kereta, tapi juga bagian dari menciptakan ekosistem transportasi publik yang aman dan berkelanjutan.