Bandung, Sonora.ID - Di masa pandemi ini tidak menyurutkan semangat pemerintah untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), utamanya di Jawa Barat yang akan berlangsung pada Desember mendatang.
Kekhawatiran akan makin tingginya korban Covid-19 akan menjadi kenyataan jika masyarakat abai terhadap protokol kesehatan, dan diduga kuat akan menjadi klaster baru, yaitu klaster pilkada.
"Pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada serentak di sejumlah daerah pastinya akan menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Ada 735 paslon yang pastinya pula kami minta untuk mengutamakan dan mengetatkan Protokol kesehatan agar proses pilkada tidak berdampak buruk dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan keselamatan rakyat keseluruhan," ucap Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, dalam Webinar yang digelar Indonesia Politics Research and Consulting (IPRC) dengan tema 'Telaah Satu Tahun Pemerintahaan Jokowi-Maruf Amin dalam penyelengaraan Pilkada, Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi', Kamis (15/10/2020).
Baca Juga: Didominasi Perempuan, Pemilih di Kota Banjarmasin Lebih dari 400 Ribu
"Pemerintah sudah menyusun tahapan pilkada dengan baik sesuai dengan PKPU. Kami meyakini Pilkada ini bisa menjadi ajang adu gagasan bagi para calon kepala daerah untuk menawarkan solusi terkait penanganan pandemi ini kepada masyarakat," tambah Akmal.
Lebih lanjut Akmal mengemukakan bahwa salah satu pertimbangan lainnya yang mengharuskan pelaksanaan pilkada tetap berlangsung adalah karena belum adanya kepastian kapan pandemi ini berakhir. Walaupun saat ini sudah ada vaksin yang sedang diujicobakan.
"Makanya kita putuskan pilkada tetap berjalan namun harus dengan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Dalam kondisi ini kita harus tetap optimis, kita berada pada kondisi krisis yang tidak tahu kapan ini berakhir," tegas Akmal.
Baca Juga: Jokowi Sempat Nyatakan Tidak Tunda Pilkada, KPU: Jika Pandemi Memburuk, Kemungkinan Ditunda