Find Us On Social Media :
Tahun 2015 dimulai pengerjaan konstruksi di masa Presiden Joko Widodo, sehingga dapat beroperasi tahun 2022. ()

Memanfaatkan Kereta Api di Sulawesi Selatan

Saortua Marbun - Rabu, 7 Desember 2022 | 10:05 WIB

Makassar, Sonora.ID - Keberadaan perkeretaapian di Sulawesi Selatan sudah ada sejak era Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1922. Kemudian berlanjut studi kelayakan, perencanaan dan grounbreaking jalur KA Makassar – Parepare di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono tahun 2014.

Tahun 2015 dimulai pengerjaan konstruksi di masa Presiden Joko Widodo, sehingga dapat beroperasi tahun 2022.

Pada 1 Juli 1922, Pemerintah Hindai Belanda selesai membangun jalan rel antara Makassar (Stasiun Pasar Butung)–Takalar sejauh 47 km dan setahun kemudian trem uap resmi dibuka untuk umum. Lintas ini menjadi yang pertama sekaligus terakhir yang dibangun pemerintah Hindia Belanda.

Pada akhirnya, sejak 1930 layanan kereta trem uap terpaksa ditutup karena subsidi dari Staatsspoor en Tramwegen (jawatan kereta api dan trem negara di Jawa) untuk Staatstramwegen op Celebes dihentikan akibat krisis ekonomi dunia Depresi Besar pada 1929.

Pembangunan dimulai kembali di masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan groundbreaking proyek Kereta Api Trans Sulawesi di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada 12 Agustus 2014.

Baca Juga: Antusias Ribuan Peserta Porseni FKIJK dan Tasyakuran HUT OJK ke-11 di Makassar

Hadir dalam acara tersebut Menteri Perhubungan, EE Mangindaan dan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Pemancangan tiang pertama Trans-Sulawesi untuk jalur Makassar-Parepare dilakukan pada 12 Agustus 2014. Lokasinya di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

Proyek ini merupakan jalan Kereta Api (KA) Trans Sulawesi tahap I (Makassar-Parepare) sepanjang 143 km yang juga merupakan bagian awal dari pengembangan perkeretaapian Trans Sulawesi yang ditargetkan sepanjang 2.000 km dari Makassar ke Manado.

Pembangunan berikutnya secara masif dilanjutkan era Presiden Joko Widodo masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai konstruksi Rp 9,04 triliun.