Palembang, Sonora.ID - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Pj Sumsel) Agus Fatoni mengatakan, Pemprov Sumsel akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan sosial masyarakat.
Hal ini mencakup melibatkan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjamin keberhasilan program prioritas pemerintah.
"Kami siap mendukung program PKK dan kami bersyukur, bahwa PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera cukup aktif dalam menjalankan tugasnya. Tugasnya bersama pemerintah dan pemangku kepentingan dan juga aktif di masyarakat,” kata Fatoni dalam Kegiatan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Layanan Admninstrasi Penduduk (Adminduk) KTP pertama bagi WNI berusia 17 tahun.
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (21/02/2024) di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan.
Terkait anggaran, PKK Sumsel dan Kabupaten/Kota sejauh ini sudah sangat memadai, tentunya hal ini tidak lepas dari koordinasi TP PKK yang baik antara antara Ketua TP PKK dengan Kepala Daerahnya.
Baca Juga: Ini Penyebab Harga Bahan Pokok Naik Pasca Pemilu, Apa Solusinya?
Selain APBD, sumber anggaran PKK juga berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan.
"Alhamdulillah di Sumsel terjalin komunikasi yang cukup baik antara pimpinan daerah dengan Ketua TP PKK, harus menjadi contoh bagi keluarga khususnya ada sosialisasi sadar hukum,” kata Fatoni.
Maka pemerintah daerah akan terus melanjutkan interaksi semua pihak dalam menangani permasalahan sosial.
Salah satunya adalah pencanangan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumsel (GPISS) dan Gerakan Pasar Murah Serentak yang berlangsung rutin setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis.