Bagikan :
Palembang, Sonora.ID - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di ruang Command Center, Senin (27/4/2020).
Pada kegiatan tersebut, Herman Deru mengungkapkan, ada dua permasalahan makro yang belum begitu baik capaiannya dan menjadi perhatian khusus dalam rkpd tahun 2021 yaitu:
Pertama, angka kemiskinan Sumatera Selatan pada tahun 2019 sebesar 12,76%. Angka tersebut pasti lebih tinggi dibanding angka nasional yang sebesar 9,22%.
“Alhamdulillah telah ada penghimpunan bersama seluruh bupati dan walikota se-Sumatera Selatan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit,” ungkap Herman Deru.
Untuk itu, lanjutnya, harus disusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sinergi provinsi dengan nasional dan 17 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan.
Baca Juga: Dampak Covid-19, Penjualan Ikan di Palembang Anjlok 40 Persen
Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan Tahun 2019 sebesar 70,02. Meskipun angka ini sudah mencapai ipm kategori tinggi, tapi sebagian besar kabupaten Sumatera Selatan masih berada di level ipm kategori sedang, dan angka provinsi ini masih di bawah angka nasional yang sebesar 71,92.
“Hal ini memerlukan sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan provinsi serta kabupaten/kota,” ujarnya.
Terhadap 2 indikator makro tersebut, kata Herman Deru, harus dicarikan strategi yang tepat, efektif, dan efisien untuk mengatasinya secara cepat.
Menurut Herman Deru, selain indikator makro, hal lain yang mendasar dan perlu menjadi perhatian adalah terus turunnya tren kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan pada pajak daerah dan retribusi daerah provinsi Sumatera Selatan. Di mana, pada tahun 2012 masih menjadi sektor yang dominan pada peringkat ke-2 dengan kontribusi 18,9%, sedangkan pada tahun 2019 kontribusinya hanya sebesar 14,39%, dan turun menjadi peringkat ke-3.
Herman Deru menilai, hal tersebut utamanya disebabkan oleh anjloknya harga komoditas sub sektor perkebunan yaitu karet dan sawit. Padahal, 60% penduduk Sumsel bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut, kata Herman Deru, diperlukan upaya perbaikan mulai dari hulu sampai hilir, menjadi peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan, juga hilirisasi.
