Bagikan :
“Dengan itu sistem berjalan lebih baik dan memiliki benteng antikorupsi yang kokoh,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Mulyana menyampaikan, BPKP Jabar memiliki program Masyarakat Pembelajaran Antikorupsi.
”Di Kota Bandung ini diingatkan kepada stakeholder yang memiliki kewenangan supaya betul-betul melaksanakan kegiatannya dengan baik dan terbebas dari masalah korupsi,” tuturnya.
Baca Juga: Utamakan Kesehatan, Wakil Wali Kota Bandung: Ekonomi Masyarakat Jadi Terdampak
Mulyana menegaskan, meski sedang dalam kondisi bencana, pengelolaan keuangan itu harus tetap cermat dan baik.
“Kita ketahui, walaupun sedang dalam kondisi bencana, kami ingatkan masalah korupsi. Ada hal harus dipahami, korupsi di masa bencana lebih berat. Harus hati-hati dan jangan juga leha-leha. Melaksanakan kegiatan harus diimbangi akuntabilitas, maka korupsinya nol. Akuntabilitas itu kemampuan tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada kita. Buktinya ada, laporannya jelas, sehingga betul kewenangan juga terjamin akuntabilitasnya,” imbuh Mulyana.
Baca Juga: Universitas Telkom Gelar Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Covid-19
