Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID – Pengawasan dan pengelolaannya yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama menyebabkan sekolah keagamaan, seperti pondok pesantren, tak mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dari pemerintah daerah.
Padahal di sisi lain, sekolah keagamaan juga memerlukan banyak dana untuk menunjang kegiatan operasionalnya.
Menurut Ketua DPW Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Kalimantan Selatan, KH. Mukeri Yunus, banyak pondok pesantren yang akhirnya mengupayakan sendiri kemandirian keuangannya dengan membentuk usaha.
Yang paling banyak menurutnya adalah bentuk koperasi, yang dinilai lebih mudah untuk dijalankan dan juga adanya asas kekeluargaan.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Kalsel Perjuangkan BOPD Pondok Pesantren dan Madrasah
Bahkan beberapa di antaranya juga bekerjasama dengan perusahaan yang beroperasi di daerah sekitar pondok pesantren.
“Misalnya usaha perkebunan, koperasi pesantren kerjasama dengan perusahaan plasma sawit,” jelas Mukeri yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah di Jorong, Kabupaten Tanah Laut.
Ia juga menyebut bahwa koperasi di sejumlah pondok pesantren juga bekerjasama dengan perusahaan pertambangan, sehingga mendapatkan fee atau komisi yang dapat digunakan untuk menambah dana operasional guna peningkatan kualitas pendidikan.
Baca Juga: Seleksi Paskibraka Dihentikan, Upacara HUT RI ke-75 di Makassar Digelar Terbatas
Baik untuk penyediaan sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren maupun kebutuhan lainnya. Termasuk untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar.
Dengan adanya kemandirian keuangan, Mukeri mengakui bahwa setidaknya ada upaya yang dilakukan untuk dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasional dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat maupun donatur.
Kendati demikian, baru sebagian kecil pondok pesantren di provinsi ini yang mampu mandiri secara finansial.
Berdasarkan data, dari 253 pondok pesantren di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang terdaftar resmi dan merupakan anggota IPI, hanya sekitar 25 persennya saja yang dapat dikatakan mandiri.
Sisanya masih harus berjuang untuk bertahan dengan kondisi seadanya.
Untuk itu, Ia berharap melalui Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang diusulkan dan sedang dibahas oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Di mana Komisi IV selaku inisiator juga terus berupaya untuk merealisasikan bantuan tersebut dalam APBD Kalimantan Selatan, meskipun selama ini belum juga berhasil untuk dialokasikan.
Baca Juga: Covid-19 Masih Jadi Ancaman, Pondok Pesantren Nekat Belajar Tatap Muka
