Banjarmasin, Sonora.ID - Tercatat sudah lima kali terjadi pemangkasan anggaran belanja SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin.

Hal ini mau tidak mau ini harus dilakukan untuk realokasi anggaran, guna penanganan Covid-19 dan penyesuaian APBD 2020.

Anggaran yang dipangkas per SKPD pun jumlahnya tak tanggung-tanggung.

Rata-rata angkanya mencapai 50 persen, hingga total yang terkumpul mencapai Rp 170 Miliyar.

Dari anggaran yang terkumpul, sebesar Rp 92 Miliar di antaranya untuk penanganan Covid-19 dan sisanya untuk penyesuaian APBD.

Baca Juga: Klaster Perkantoran Muncul, Sekretariat DPRD Kalsel Terapkan WFH

Pemangkasan ini sedikit banyaknya tentu berdampak buruk bagi pembangunan kota, serta pelayanan bagi masyarakat.

Namun hal ini terpaksa dilakukan, karena pagebluk yang melanda tak disangka menguras anggaran belanja.

Di sisi lain, adanya pemangkasan anggaran itu bisa membuat pekerjaan SKPD lebih riingan. Menyusul banyak rencana kerja yang harus ditunda ataupun dihapus sama sekali lantaran duitnya sudah tak ada.

Harapannya memang seperti itu. Namun faktanya tak demikian.

Baca Juga: 'New Normal' Anggaran Belanja SKPD Pemko Banjarmasin Dipangkas 50%

Hingga Juni lalu, realisasi serapan anggaran ternyata masih rendah.

Meski sudah separuh dipangkas, SKPD masih saja susah payah merealisasikan penyerapan anggarannya.

"Dari 40 SKPD serapannya dinamis, tapi kalau secara logika di Juni ini serapan sudah 50 persen. Hampir seluruh SKPD belum bisa mencapainya," beber Irwan Anshari, Kepala Bagian Pembangunan, Setdako Banjarmasin.

Fakta ini terungkap saat rapat evaluasi beberapa waktu lalu.

Di mana SKPD membuat alasan berjamaah dan beramai-ramai menjadikan pagebluk sebagai alasan sulitnya merealisasikan serapan anggaran.

Baca Juga: Evaluasi UMKM, Bang Dhin : 'Harusnya di bawah satu SKPD saja'

"Akibat adanya pandemi Covid-19 serapan realisasi anggaran hingga Juni ini boleh dikatakan belum maksimal. Masih banyak SKPD yang rendah serapannya. Rata-rata kendalanya ada di Covid-19. Intinya Covid-19 paling banyak sebagai penyebab sulitnya merealisasikan anggaran," tambah Irwan.

SKPD pun akhirnya dituntut agar segera mengejar ketertinggalan, terlebih tak lama lagi memasuki tahun anggaran perubahan APBD.

"Jangan sampai duit yang tersisa malah menjadi SILPA. Diharapkan pimpinan di waktu tersisa enam bulan ini SKPD bisa memaksimalkan progres serapannya," katanya.

Lantas dari 40 SKPD siapa yang paling rendah serapannya?

Meski tak bisa menjalankan secara rinci. Irwan menyebut ada dua SKPD yang paling menonjol, yakni Sekretariat DPRD (Sekwan) dan Dinas Pendidikan (Disdik).

Baca Juga: LPJ APBD Kota Makassar 2019 Disetujui, Ini Catatan DPRD

Wakil Walikota Banjarmasin di era kepemimpinan Muhidin ini pun mengungkapkan alasan yang disampaikan dua SKPD itu.

Yakni untuk Sekretariat DPRD yang menjadi masalah utama tak terserapnya anggaran belanja perjalanan dinas para anggota dewan.

"SKPD yang memiliki deviasi tertinggi misalnya Sekretariat Dewan, mungkin di sana banyak perjalanan dinas yang tak bisa dilaksanakan," ucapnya.

Kemudian Disdik, dengan alasan banyaknya anggaran belanja yang bersumber dari dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tak terserap lantaran sekolah ditutup selama pagebluk.

Baca Juga: Anggaran Rp 35 Miliar, Terminal Mengwi Tipe A Bakal Dirombak Total

Selain alasan tersebut, Irwan juga membeberkan beberapa alasan yang disampaikan beberapa  SKPD lainnya. Alasannya klasik, terlambat lelang dan salah kode rekening.

Rendahnya serapan anggaran ini pun menjadi atensi Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, dan Wakilnya, Hermansyah, dalam rapat evaluasi tersebut.

Pasalnya, harusnya serapan anggaran bisa dimaksimalkan lantaran anggaran belanja sudah sedikit.

"Meski sudah dipangkas masih saja sulit merealisasikan sesuai target. Harapannya di APBD perubahan SKPD bisa memformulasikan. Agar SILPA bisa diminimalisir," tukas Ibnu.

Baca Juga: Ekonomi Melambat, APBD Kalsel Tahun Depan Defisit Rp 50 Miliar