Bila Terbukti Melanggar, Pemerintah Bisa Cabut Izin Usaha Pertambangan
Bila Terbukti Melanggar, Pemerintah Bisa Cabut Izin Usaha Pertambangan ( Humas Provinsi Sumatera Selatan)

Bila Terbukti Melanggar, Pemerintah Bisa Cabut Izin Usaha Pertambangan

14 Agustus 2020 19:10 WIB

Palembang, Sonora.ID - Sejumlah aktivis melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai Palembang, Kamis (13/8).

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyempatkan diri untuk menemui langsung puluhan pendemo yang tergabung dalam Sriwijaya Corruption Watch (SCW) tersebut.

Dalam tuntutannya, para pendemo meminta Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk menghentikan aktivitas perusahaan penambangan batu bara ilegal dan menyetop aktivitas angkutan batu bara yang diduga menggunakan jalan umum.

Baca Juga: Tidak Patuh Prokes, Izin Tempat Hiburan dan Restoran di Sumsel Terancam Dicabut

Saat memberikan tanggapan di hadapan para pendemo, Herman Deru mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dengan mudah mencabut izin usaha pertambangan yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Itu gampang bagi kita. Dia melanggar lingkungan, dia melanggar apapun, bisa kita cabut," ujar Herman Deru, dalam video yang diunggah oleh akun instagram @humasprovsumsel.

Sementara, lanjut Herman Deru, saat ini muncul persoalan lain, yaitu dugaan aktivitas penambangan ilegal.

Menurut Herman Deru, Sriwijaya Corruption Watch (SCW) dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan deteksi terhadap dugaan aktivitas penambangan ilegal tersebut.

Baca Juga: Siswa Belajar Tatap Muka, Pemkot Makassar: Tunggu Izin Pusat dan Orang Tua

"Saya juga minta Sriwijaya Corruption Watch untuk membantu deteksi ini," ungkap Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang dilantik pada tahun 2018 lalu tersebut.

Herman Deru menjelaskan, hal tersebut untuk menghindari penilaian orang terhadap penerapan aturan pemerintah di masyarakat.

"Agar kita jangan sampai dianggap, aturan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas," ujar mantan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dua periode tersebut.

Pada kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan keinginannya, agar terjalin kerja sama serta niat yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Sriwijaya Corruption Watch (SCW).

Baca Juga: Tempat Karaoke di Makassar Nekat Buka Selama Pandemi Covid-19

Menurut Herman Deru, temuan Sriwijaya Corruption Watch (SCW) tadi, bisa menjadi ibadah bagi para aktivis yang tergabung dalam organisasi tersebut.

Dikatakan Herman Deru, sejak menjabat sebagai kepala daerah provinsi Sumatera Selatan pada 1 Oktober 2018 lalu, ia memberikan perhatian lebih untuk menyerap aspirasi masyarakat Bumi Sriwijaya yang merasa terganggu dengan keberadaan truk pengangkut batu bara yang melewati jalan umum.

Dalam kurun waktu sekitar satu minggu setelah dilantik, Herman Deru mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan No. 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum.

Pasca dicabutnya peraturan tersebut, maka aturan terkait angkutan batu bara kembali lagi ke Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Baca Juga: Sriwijaya Corruption Watch Laporkan Temuan Soal Aktivitas Penambangan Batu Bara Ilegal

Video Pilihan
KOMENTAR
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm