Bagikan :
Sonora.ID - Sejumlah Emak-emak mengepung Balaikota Pematangsiantar dan menuntut penyaluran Bansos Covid-19.
Puluhan emak-emak tersebut memprotes pihak pemerintah kota dan menuntut untuk lebih teliti mengenai bansos tersebut agar tepat sasaran.
Seorang pengunjukrasa, Hartauili Silalahi ditemui di halaman Balaikota, Jalan Sutomo, Kecamatan Siantar Barat, Senin (24/8/2020) siang mengaku ekonomi keluarganya tidak mampu akibat Covid-19.
"Kami warga miskin, perlu bantuan pemerintah. Kami hanya sekali saja dapat bantuan dari pemko Siantar sebesar Rp 200.000," ujar Hartauli seperti dikuti dari Kompas.com saat menyampaikan aspirasinya di gerbang Balaikota.
Baca Juga: Cukai Rokok Bakal Naik, Besaran Kenaikannya Akan Diumumkan Bulan Depan
Puluhan kaum ibu berunjuk rasa ke Balaikota Pematangsiantar menuntut penyaluran Bansos Covid-19 tersebut mengenakan bra (pakaian dalam wanita) sebagai pengganti masker.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah kota setempat lantaran banyak warga miskin yang tidak mendapatkan masker.
Menurut Kordinator Aksi, Lipen Simanjuntak, para ibu mengenakan masker dari bra sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemkot Pematangsiantar.
Baca Juga: Sanggup Sewa Helikopter, Berikut Ini Harta Kekayaan Ketua KPK Firli Bahuri
"Menunjukan kepada Pemkot Pematangsiantar bahwa pembagian masker tidak pernah jatuh ke tangan para warga yang tidak mampu seperti mereka," ujar Lipen saat unjukrasa.
Hingga pengunjukrasa menduduki pintu utama kantor Balaikota Pematangsiantar, tidak satupun pejabat yang mewakili, turun menerima aspirasi mereka.
Menurut Lipen, pihaknya akan kembali melakukan aksi lanjutan hingga tuntutan mereka ditanggapi.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Sosial P3A Pematangsiantar, Pariaman Silaen, dikonfirmasi mengenai hal itu menuturkan, bila warga belum terdaftar sebagai penerima Bansos, segera berkonsultasi ke Pihak Kelurahan.
"Untuk pendataan Bansos sudah kita serahkan seluruhnya kepada pihak kelurahan. Prosedurnya seperti itu. Kita sudah percayakan kepada pihak kelurahan dalam melakukan verifikasi," ujar Silaen.
Dalam hal ini menurut Pariaman, ia menyarankan agar warga yang belum menerima atau namanya dihapus dalam data penerima, langsung berkoordinasi ke pihak kelurahan masing-masing.
Baca Juga: KSPI Unjuk Rasa Tolak RUU Cipta Kerja, Begini Respon Wakil Ketua DPR
