Medan, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menambah anggaran belanja tidak langsung menjadi Rp 9,14 triliun.

Anggaran bertambah 6,14 persen dari APBD murni sebesar Rp 8,61 triliun. Sementara belanja langsung menjadi sebesar Rp 4,05 triliun, menurun 25,74 persen dari APBD murni sebesar Rp 5,46 triliun.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan, penerimaan pembiayaan daerah pada P-APBD 2020 berkurang 21,58 persen menjadi Rp 235,27 triliun dari APBD murni Rp 300 triliun.

Baca Juga: Ekonomi Melambat, APBD Kalsel Tahun Depan Defisit Rp 50 Miliar

“Penerimaan pembiayaan daerah ini bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2019. Sesuai dengan hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Sumut tahun anggaran 2019,” paparnya dalam menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020.

Juga dikatakan Gubsu, pengeluaran pembiayaan daerah pada P-APBD 2020 tidak mengalami perubahan yaitu Rp 100 triliun.

Pengeluaran pembiayaan dimaksud dianggarkan untuk penyertaan modal kepada BUMD Pemprov Sumut yaitu kepada PT Bank Sumut sebesar.

Baca Juga: Dinilai Tak Jalankan Tugas, Khofiffah Putuskan Tak Bayar Gaji Bupati Jember Selama 6 Bulan

Kemudian selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 135,27 triliun yang merupakan pembiayaan netto digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp 135,27 triliun. Gubernur mengharapkan agar pembahasan P-APBD 2020 dapat dilakukan sebaik-baiknya.

“Dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2020,” harap Gubernur.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Gubernur menyampaikan P-APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut antara lain dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Baca Juga: Memperkuat Deteksi OTG, GTTP Sumut Lakukan Rapid Test Massal

Perubahan anggaran diprioritaskan antara lain untuk ketenagakerjaan, pertanian dan peternakan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Itu pendekatan dana kita yang berubah akibat Covid-19, kita prioritaskan kepada kegiatan-kegiatan tersebut,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi.

Gubernur mengharapkan agar pembahasan P-APBD 2020 dapat dilakukan sebaik-baiknya.

“Dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2020,” harap Gubernur. 

Baca Juga: Razia Masker, Masyarakat Sumut Masih Acuh Protokol Kesehatan