Bagikan :
Bogor, Sonora.ID - Sebagai wujud komitmen Bank Indonesia Jawa Barat untuk terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran dengan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam berbagai kegiatan transaksi di masyarakat, Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor dan Bank Mandiri, melaksanakan Launching 2.020 QRIS UMKM Kota Bogor di IPB International Convention Center, Selasa (15/9/2020).
Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Aquarius Rudianto, Regional CEO Bank Mandiri Region V/Jakarta 3 Anton Zulkarnain serta Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria.
Berdasarkan data September 2020, telah terdapat lebih dari 964 ribu merchant di Jawa Barat yang sudah menggunakan QRIS. Nilai tersebut mencakup 21,26% nasional, atau menduduki posisi pertama secara nasional.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Inilah Harapan Pelaku UMKM kepada Pemerintah
Dari 964 ribu merchant tersebut, 96% dilakukan oleh UMKM. Kota Bogor sendiri telah memiliki sekitar 65 ribu merchant QRIS atau ke-4 terbanyak setelah Depok 89 ribu merchant, Kota Bekasi 95 ribu merchant dan Kota Bandung 163 ribu merchant.
Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto dalam sambutannya menegaskan, launching ini sejalan dengan rekomendasi untuk memastikan kegiatan perdagangan dan industri kreatif sebagai kegiatan ekonomi utama di Kota Bogor, yang sebagian besar dilakukan oleh pelaku UMKM dapat tetap berjalan di masa pandemi serta era adaptasi kebiasaan baru melalui fasilitasi transaksi secara nirsentuh (cashless).
"Ada sejumlah manfaat yang didapatkan para merchant jika menggunakan transaksi pembayaran melalui QRIS, diantaranya adalah merchant tidak membutuhkan uang kembalian, transkasi bisa tercatat dan proses pembelian pun semakin cepat. Belum lagi dengan adanya QRIS membuat omzet para pengusaha merchant bisa bertambah," ucap Herawanto.
Baca Juga: 40 Pegiat UMKM Berpartisipasi dalam Expo Virtual Besutan BI Kalsel
Herawanto juga berharap terjalinnya sinergi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk mendukung proses pemulihan kinerja berbagai sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19.
"Dukungan pemerintah Kota Bogor ini cukup penting, semisal menunda kenaikan UMK pada tahun 2021, keringanan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk membantu mempertahankan cashflow, serta implementasi transaksi pembayaran non tunai. Kebijakan ini perlu dipertimbangkan secara terukur dengan memperhatikan tingkat keparahan pelaku usaha terdampak," kata Herawanto.
Selain itu pengembangan industri kecil menengah (IKM/ UMKM) perlu diprioritaskan, semisal dengan penambahan kapasitas, peningkatan keterampilan dan kualitas pelaku usaha, penggunaan teknologi tepat guna, digitalisasi, serta perluasan akses pasar melalui kegiatan promosi.
Baca Juga: Kerjasama BI Jawa Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Dalam Rekomendasi Pemulihan Ekonomi
Sedangkan untuk mendukung sektor industri, mengingat porsi terbesar biaya operasional industri padat karya adalah upah, kebijakan relaksasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), khususnya penundaan penyesuaian sampai kondisi keuangan dan kinerja industri membaik dapat membantu pemulihan sektor pengolahan akibat pandemi COVID-19 sehingga penyerapan tenaga kerja terjaga. Penerapan teknologi digital untuk mendukung proses produksi pada masa adaptasi kebiasaan baru.
Memastikan keberlangsungan pembangunan berbagai infrastruktur, khususnya proyek infrastruktur yang berdampak besar bagi ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi di era adaptasi kebiasaan baru, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Kota Bogor dan memanfaatkan PSN tersebut melalui bergeraknya UMKM-UMKM di ekosistem tersebut. Iklim investasi juga perlu dijaga terutama sektor konstruksi yang cukup dominan di Kota Bogor, baik yang berskala besar maupun kecil.
Baca Juga: Karya Gawi Borneo 2020 Hadirkan Talkshow 'Digital Marketing dan Pembiayaan UMKM Kalsel'
Dalam memulihkan sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19, perlu disusun strategi untuk memulihkan objek wisata berbasis alam, budaya, agro, olahraga terpadu dan produk kreatif, antara lain pembukaan kembali wahana wisata, hotel dan restoran, serta UMKM produk kreatif, dengan menerapkan protokol kesehatan secara terukur. Aktivitas sektor pariwisata juga sangat memerlukan dukungan digitalisasi transaksi pembayaran (QRIS dan transaksi non tunai).
"Melalui implementasi rekomendasi kebijakan yang tersinergi dengan baik, dan implementasi QRIS dalam kegiatan transaksi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi yang tedampak Covid-19, dan sejalan dengan upaya kita bersama untuk terus mengendalikan virus COVID-19 namun dengan tetap menumbuhkan perekonomian masyarakat. “Kill the virus, but not the economy. Control the pandemy, but not to stop the economy”, pungkasnya.
Baca Juga: Dapatkan Bantuan Modal Usaha Rp 2,4 Juta dengan Bermodalkan KTP
