Bagikan :
Gubernur Khofifah juga menceritakan beberapa kasus kejadian tentang pelayanan Rumah Sakit (RS) kepada ibu hamil dan menyusui ditengah pandemi Covid-19 yang perlu mendapat perhatian.
"Penumpukan pasien melahirkan dengan Covid positif di Soetomo. Ketika harus seksio (operasi sesar) dan harus dicek swab dan hasilnya positif. RS tempat dia periksa tidak memberikan referensi, tidak mau merujuk dan akhirnya kita bisa selesaikan. Komunikasi lebih dekat, kebutuhan untuk melayani denga cepat, sinergitas dan kolaborasi menjadi kunci," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukaryo Teguh Santoso menyampaikan, meski dalam pandemi namun kebutuhan akseptor akan pelayanan KB masih cukup tinggi.
Baca Juga: Angka DO KB Jatim Naik Hampir 9 Persen Selama Pandemi, Teguh: Masih di Bawah Toleransi
"Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan KB selama pandemi Covid-19 sampai hari ini cukup tinggi. Terbukti pada saat membuka pelayanan dalam rangka sejuta aseptor secara nasional dan Jawa Timur dalam rangka hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni ditambah lagi dengan hari kontrasepsi sedunia yang dilaksanakan dari 18 Agustus hingga 26 September. Demand masyarakat cukup tinggi, bahkan Jatim mencapai target hingga 112 persen. Artinya, dalam rangka hari kontrasepsi sedunia dari target 45.386 tercapai 50.687 aseptor MKJP (Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)," kata Teguh.
Dalam kegiatan Temu Bareng Penyuluh KB ini juga dilakukan melalui vidcon dengan sambutan, arahan dan pembukaan kegiatan oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.
Sebanyak 2.000 penyuluh KB Jatim di 38 kab/kota juga mengikuti melalui virtual. Pada bagian akhir acara juga dilakukan penyerahan pemberian bantuan 40 ribu masker dari BPBD Provinsi Jatim kepada BKKBN Jatim untuk didistribusikan kepada masyarakat.
