Bagikan :
"Saya akan sidak itu. Kalau Dukcapil Provinsi saya jamin itu gak akan mungkin. Saya akan minta Wali Kota beresin itu. Saya udah dengar, tapi kita tunggu waktu yang tepat kita bisa temukan itu," tegas Nurdin Abdullah saat ditemui awak media.
Nurdin tak menampik, selama ini dirinya banyak mendapat laporan terkait praktik percaloan e-KTP.
Untuk itu,dirinya tidak segan memberikan sanksi administrasi hingga ancaman pidana bagi para oknum calo yang tertangkap tangan.
Baca Juga: Tak Hanya Tiket Konser, Benarkah Seleksi CPNS pun Ada Calo-nya?
"Saya dengarnya juga, alasan blanko gak ada tapi ketika lewat pihak ketiga cepat, ini kan gak boleh. Berarti masih ada yang harus kita benahi di sini. ya pastilah itu harus disanksi. kalo dia ASN harus ada sanksi administrasi hingga ancaman pidana," tandasnya.
Di lain pihak, Kepala Disduk Capil Makassar Ariaty Puspa Abady mengklaim, sejauh ini tidak menemukan praktek calo KTP elekronik.
Sebab, pengurusan dan pengambilan KTP tidak bisa diwakili. Terlebih saat ini pihaknya menggunakan sistem pelayanan daring untuk menimalisir ruang gerak calo.
Baca Juga: Disdukcapil Denpasar Gelar Program Jemput Bola Pelangi, 24 Orang Lakukan Perekaman E-KTP
