Bagikan :
Sonora.ID - Pemerintah pusat telah mengeluarkan tanggal pasti perencanaan penyuntikan vaksin Covid-19 pertama di Tanah Air kepada Presiden Jokowi beserta para menteri.
Dikabarkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, vaksin kepada orang nomor satu di Indonesia tersebut menjadi tanda dimulainya vaksinasi kepada prioritas gelombang pertama.
Meski demikian, Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia saat wawancara dengan Sonora FM, menyatakan bahwa tanggal tersebut masih berkemungkinan untuk diundur.
Baca Juga: Dimulai Pekan Depan, Jubir Vaksinasi Covid-19 BPOM: Optimis Sebelum 13 Januari
Pasalnya, pihak pemerintahan tidak ada memaksakan pelaksanaan vaksinasi tanpa adanya izin dari dua pihak, yaitu BPOM dan MUI.
“Tetap kita akan melaksanakan vaksinasi itu setelah Badan POM mengeluarkan izin penggunaan darurat ya, dan yang kedua adalah tentunya terkait dengan kehalalan yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi pelaksanaan vaksinasi tetap dimulai setelah kedua izin tersebut ada,” tegasnya menjelaskan.
Pasalnya, tidak ada yang lebih penting dari memastikan mutu, keamanan, dan efektivitas dari vaksin Covid-19 tersebut yang nantinya akan membuahkan izin edar dari BPOM.
Baca Juga: BPOM Akan Terus Kawal Keamanan dan Mutu Vaksin Corona di Indonesia
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh dr. Lucia Rizka Andalusia sebagai Jubir Vaksin Covid-19 dari BPOM bahwa laporan terakhir uji vaksin ini masih dinantikan untuk memastikan layak edarnya.
Ketika uji akhir selesai, kemudian BPOM akan melakukan evaluasi efikasi yang membutuhkan banyak data termasuk dari Turki dan Brasil.
“Masih membutuhkan informasi dari uji klinis yang dilakukan oleh Brasil, Turki, serta dari Sinovac sendiri. Jadi mungkin data uji klinis masih ditunggu oleh BPOM,” jelas dr. Siti.
Baca Juga: Segera Gelar Sidang Halal Vaksin Covid-19, Komisi Fatwa MUI Masih Tunggu...
Terkait dengan sertifikasi halal, dr. Siti menyatakan prosesnya dilakukan secara paralel bersamaan dengan menunggu izin edar dari BPOM.
“Secara paralel sertifikasi halal ini dilakukan oleh MUI, dan kami mengharapkan ini bersamaan keluarnya dengan izin dari Badan POM,” sambungnya berharap.
Pihaknya menyatakan bahwa pihak MUI sudah berkunjung ke pabrik Sinovac dan ke Biofarma untuk mengumpulkan data serta dokumen demi sertifikasi halal tersebut.
Baca Juga: Presiden Jokowi akan Divaksin 13 Januari, Tapi Wapres Ma'ruf Tak Ikut, Kenapa?
