Bagikan :
Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).
AHY megatakan, gerakan politik itu melibatkan pejabat penting yang ada di lingkungan Istana, yang secara fungsional berada di dalam kekuasaan terdekat Jokowi.
Gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional , mantan kader dan non kader.
Adapun gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun dihentikan tidak terhormat karena korupsi dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Baca Juga: Temui Nurdin Abdullah, AHY Dorong Sinergi Fraksi Demokrat dengan Pemprov Sulsel
Sedangkan non kader partai adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.
Oleh karena itu, AHY sejak tadi pagi dia telah bersurat kepada Jokowi untuk mendapatkan klarifikasi terkait adanya gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.
Baca Juga: Lakukan Konsolidasi, Partai Demokrat Siap Menangkan Ibnu Sina-Arifin
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Diharapkan Segera Beri Klarifikasi soal Dugaan Pejabat Istana Akan Ambil Alih Demokrat.
