Bagikan :
Sonora.ID - Baru-baru ini Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan pemikirannya terkait kritik yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerintah. Sejak saat itu, nama JK langsung mencuat dan menjadi perbincangan publik.
"Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh pak Kwik atau siapa saja? Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata JK saat berbicara dalam sebuah diskusi yang disiarkan kanal PKSTVRI.
Terkait hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla soal cara mengkritik pemerintah agar tidak dilaporkan ke polisi.
Baca Juga: DMI Kecam Seruan Jihad di Masjid, Jusuf Kalla: Itu Keliru!
Menurut Mahfud, pemerintah memang kerap dilema bagaimana menangani kritik agar tidak berujung ke polisi. Mahfud MD menyatakan kritik kepada pemerintah sudah terjadi dari dulu, termasuk di masa JK menjabat sebagai wakil presiden.
Mahfud juga menyebut bahwa dari dulu pemerintah memang kerap dilematis bagaimana menanggapi pengkritik agar tidak berujung ke polisi.
Namun, pemerintah juga tidak bisa melarang jika ada warga yang melaporkan ke polisi terkait kritik yang menuai polemik.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla meminta semua pihak tidak salah mengartikan pertanyaan cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi yang disampaikannya dalam Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021).
Menurut Kalla, pernyataan yang dilontarkannya ditanggapi berbeda-beda, terutama oleh para buzzer atau pendengung di media sosial.
"Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda beda, terutama buzzer-buzzer ini kan. Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkiritik?" ujar Kalla dalam keterangan tertulis, Senin (15/2/2021).
Kalla menjelaskan, pertanyaan tersebut sebetulnya mewakili kegelisahan masyarakat. Terlebih, pertanyaan itu juga bertujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri.
Baca Juga: Sering Mendapat Kritik Pedas, Anies: Kuping Pejabat Tidak Boleh Tipis
Karena itu, Kalla berharap supaya semua pihak tidak usaha terlalu reaktif menanggapi pertanyaannya. Kalla menyatakan, jika roda pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, penting dilakukannya check and balancing.
"Apabila pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar, bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi ?" terang dia.
Di samping itu, pihaknya mengapresiasi respons pemerintah melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyampaikan bagaimana cara mengkritik pemerintah.
"Saya berterima kasih sudah dijawab pemerintah melalui Jubir Presiden, saudara Fadjroel dan itu penting sehingga masyarakat, apalagi aktivis sudah tahu bagaimana caranya mengkritik dengan baik, ini penting," tegas dia.
