KPK Dorong Pemerintah Kota Makassar Percepat Sertifikasi Aset

17 Maret 2021 19:20 WIB
Rakor pencegahan korupsi sektor konstruksi di Balaikota Makassar
Rakor pencegahan korupsi sektor konstruksi di Balaikota Makassar ( Sonora.ID)

Makassar, Sonora.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah Kota Makassar mempercepat sertifikasi dan pengamanan aset yang dimiliki untuk menghindari potensi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset.

"Tahun lalu tidak ada satu pun sertifikat aset pemkot yang keluar, satu pun. Makanya saya bilang 2021 harus ada sertifikat yang keluar. Dan harus ada targetnya, kalau perlu sebanyak-banyaknya. Kita akan pantau. Karena pengamanan alas hak secara legal itu penting,” kata Ketua Korsupgah KPK Sulsel, Niken Ariati, Rabu (17/3/2021).

Dia menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi membahas pencegahan korupsi sektor konstruksi di Balaikota dan dihadiri secara langsung Wali Kota Makassar.

Baca Juga: KPK Geledah Enam Lokasi Selama Tiga Hari, Temukan Dokumen dan Uang Tunai

Lebih lanjut, Niken mendukung penuh langkah Danny Pomanto yang ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari indikasi korupsi.

“Ini kan pak Danny masih baru 20 hari menjabat. Saya harap semangat anti korupsinya tetap jalan, melaksanakan secara detail. Itu sebagai bahan kita juga agar kita tetap bisa pantau, termasuk masalah aset yang sekarang lagi ditangani,”jelasnya.

Sementara, Wali Kota meminta pengawalan Korsupgah KPK untuk mewujudkan pelayanan publik bersih dari indikasi korupsi.

“Saya rindu bertemu dengan korsupgah, karena Kami dalam mengembang tugas ini tentunya seperti sebelumnya dalam lima tahun yang lalu kami bisa menjalankan tugas dengan selamat,” kata Danny.

Baca Juga: Tingkatkan Upaya Pencegahan Korupsi dan Whistleblowing System, Angkasa Pura I dan KPK Sepakat Jalin Kerja Sama

Diawal kepemimpinannya dengan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, Danny ingin ada keterlibatan KPK RI dalam membangun pemerintahan yang bersih dari indikasi korupsi.

“Saya berharap saya bersama ibu Fatma akan memimpin Kota Makassar, dan kami mau mengakhiri tugas kami dengan selamat sekaligus memberikan keselamatan bagi masyarakat dalam semua kegiatan-kegiatan yang berjalan,”ujarnya.

Maka di dalam visi misinya, menyangkut reformasi birokrasi terpampang jelas bahwa kepemimpinannya akan menuju pelayan publik bersih dari indikasi korupsi.

Baca Juga: Diisukan Bakal Maju Pilgub Sulsel, Begini Reaksi Rusdi Masse

“Dulu waktu lima tahun lalu bebas korupsi, tapi yang membedakan periode kedua bebas indikasi korupsi. Dasarnya, indikasi itu mengandung praduga. Saya mau kata-kata praduga itu tidak muncul. Tetapi berdasarkan ukuran SOP yang jelas. Contoh, bagi seluruh pimpinan OPD yang layak melaporkan LHKPN itu wajib,” ucapnya.

Dengan visi ini, dasar awalnya adalah LHKPN. Jikalau tidak dilaporkan LHKPN secara benar maka sudah ada menstrea disitu.

Yang membedakan dengan periode sebelumnya, bersih dari indikasi korupsi.

“Pertemuan hari ini dengan KPK beda dengan sebelumnya. Hari ini pakai kata indikasi. Karena memang dalam kepemimpinan saya kita harus transparan jadi dari indikasi pun kita harus hindari,” jelasnya.

Baca Juga: Buntut Penahanan NA, KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Sulsel

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm