Bagikan :
Palembang, Sonora.ID - Dalam rangka mendorong awareness akan pentingnya digitalisasi ekonomi dan meningkatkan sinergitas antar pemerintah, otoritas, industri dan masyarakat dalam mempercepat akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia, Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Ekonomi & Keuangan Digital (FEKDI) 2021.
Dalam kegiatan pembukaan FEKDI yang berlangsung 5 April 2021 di Griya Agung, jl. demang lebar daun no 9, Palembang, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Hari Widodo mengatakan FEKDI ini bertujuan mendorong digitalisasi ekonomi baik di pusat maupun di daerah.
“Kegiatannya dari tanggal 5 April sampai dengan 8 April. Kegiatannya antara lain berupa leader inside, arahan dari berbagai pimpinan lembaga, jg diskusi digital. mengharapkan masyarakat bisa mengikuti ini dengan online untuk mendapatkan informasi seputar digitalisasi,” ujarnya.
Baca Juga: Road To FEKDI Jabar 2021, Pemerintah Percepat Akses Keuangan Digital
Ia menambahkan digitalisasi nasional bisa menjadi sumber perekonomian baru. Akibat pandemi pembatasan mesti dilakukan, dengan digitalisasi mendorong agar ekonomi bisa berjalan.
“Sumsel masuk ke peringkat 9 , propinsi yang menerapkan digital. Sumsel juga masuk ke dalam propinsi maju secara digital.Ditengah pandemi masih tetap baik dan terus membaik di 2021,” imbuhnya.
Ia menjelaskan prioritas Bank Indonesia kedepannya adalah mendigitalisasi bidang ekonomi, UMKM dan syariah.
”Kita mengapresiaasi pemerintah daerah 17 kab/ kota di Sumsel untuk mendorong digitalisasi dan perekonomian daerah.BI juga memberi apresiasi kepada 4 kabupaten di Sumsel yang mendorong digitalisasi di daerahnya masing-masing, dengan membentuk tim percepatan digital, yang akan memantau, memonitor dan mengimplementasikannya,” ujarnya.
Ia mengatakan percepatan digital akan memberikan banyak manfaat antara lain adalah mendorong elektronikifikasi transakasi sehingga anggaran akan lebih efisen,mengurangi kebocoran dan transparansi.
”Ini membutuhkan sinergi serta perlu kolaborasi semua pihak serta dukungan penuh semua pihak untuk menjalankan tim percepatan digitalisasi ekonomi. kabupaten lain bisa menyusul dengan membentuk tpdd digital agar lebih efiesen transparan dan akutanbel,” pukasnya.
Baca Juga: Stop Pamer Setifikat Vaksin Covid-19 di Medsos, Ini Bahaya yang Ditimbulkan
Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan bahwa undang-undang mensyaratkan agar Indonesia menuju Indonesia era digital.
“Tidak mungkin kita mundur, sebab itu disampaikan kepada bupati, kepala daerah agar setiap transaksi internal yang masih sifatnya offline, sekecil apapun harus ke online, apalagi ada Kris yg sudah dicanangkan.memang kita sudah mulai, tidak bisa langsung karena perlu perangkat. Palembang saja masih ada blankspot, tentunya kita harus sudah memulai khususnya di pemda. Tantangan ke depan target UMKM ,pemda mampu memfasilitasi. Ini bukan tugas yg ringan tapi tugas bersama, paling tidak menciptakan efisiensi, mengurangi kebocoran dalam transaksi. Sebab itu Kominfo berperan utama, karena memerlukan jaringan yang baik. Kedepan kita adakan rapat supaya bisa berhasil,” pukasnya.
