Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID - Tidak hanya mempersoalkan laporan realisasi refocusing APBD Tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19, DPRD Kota Banjarmasin juga mempersoalkan keterlambatan penyaluran gaji puluhan tenaga kesehatan (Nakes), yang ada di 26 puskesmas.
Sebelumnya diketahui, terhitung sejak Januari hingga April lalu, gaji 74 tenaga kesehatan yang dikontrak untuk membantu penanganan Covid-29 tak kunjung dibayarkan. Tak ayal, hal ini lantas menjadi keluhan para tenaga kesehatan.
Usut punya usut, terhambatnya proses pencairan gaji para Nakes yang berstatus kontrak itu rupanya diakibatkan petunjuk teknis (juknis) yang belum juga diterima Pemerintah Kota (Pemko) setempat.
Di sisi lain, gaji tenaga kesehatan itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dikonfirmasi terkait hal itu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi beralasan bahwa petunjuk teknis (juknis) dari pusat terkait pencairan terlambat turun.
"Dari juknis itu, menyesuaikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kemudian dari kementerian, persyaratannya mesti menginput seluruh kegiatan. Ada ratusan program kegiatannya. Jadi tidak hanya gaji saja yang di-input," kilahnya, saat dihubungi Smart FM melalui sambungan telepon, Selasa (18/05) siang.
Ia membeberkan, permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan pihaknya saja, namun juga terjadi kepada nakes kontrak di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Siapa yang ingin mempekerjakan orang tanpa digaji. Tapi karena gajinya bersumber dari APBN ya tidak serta merta mudah itu pasti ada penginputan dan sistemnya disesuaikan. Jadi perlu waktu," ungkapnya,
Dalam hal ini, pihaknya sudah mengajukan ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin untuk pembayaran gaji nakes kontrak. Ditargetkan minggu-minggu ini gaji tersebut sudah diterima para nakes.
Besarannya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kalimantan Selatan. Yakni Rp2.877.447 per orang.
Baca Juga: Hari Pertama Bekerja, ASN Pemko Banjarmasin Tidak Masuk Jadi Tanggung Jawab SKPD
"Insya Allah secepatnya, kami juga sudah minta Bakeuda. Paling lambat itu hari Rabu kita targetkan sudah terbayar," pungkasnya.
Berbeda dengan yang diungkapkan Machli, Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil menuding, keterlambatan penyaluran gaji itu lantaran ketidakberesan urusan administrasi atau persyaratan yang dibutuhkan dari Dinkes.
"Kami tidak bisa ujug-ujug mencairkan dana bila persyaratan atau administrasi yang mestinya diperlukan justru tak dibuat," ungkapnya, saat rapat penyampaian rapat penggunaan dana Covid-19 2020 bersama anggota DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (18/5) pagi.
Subhan mengatakan, pihaknya juga punya SOP terkait pencairan dana. Apabila segala persyaratan yang dibutuhkan sudah dibuat, maka pencairan dana pun bisa dilakukan dalam waktu 1×24 jam.
"Apa saja kekurangannya. Kemudian misalnya apa yang perlu dilengkapi. Tapi kemarin, dinkes sudah datang ke Bakeuda, dan menyampaikan permohonan permintaannya," tutupnya.
