Bagikan :
"Oleh karena itu, TP2DD diharapkan dapat mendorong berbagai inisiatif dan inovasi dalam mempercepat dan memperluas terbentuknya ekosistem digital, baik dari pemerintah, industri, UMKM dan masyarakat, dari kabupaten/kota sampai pelosok wilayah dari kawasan industri sampai area publik seperti sekolah, tempat ibadah hingga tempat pariwisata; dari perkantoran hingga perumahan, dari desa sederhana di ujung wilayah hingga mega modern cities; dan seterusnya sehingga ke depan terbentuk kawasan digital yang luas di Jawa Barat sebagai “The Future of West Java”," papar Herawanto.
Diketahui, dalam jangka pendek, TP2DD berperan sebagai wahana untuk semakin memperkuat komitmen, semangat dan motivasi Pemda dalam mempercepat dan memperluas ekosistem ekonomi keuangan digital, antara lain melalui elektronifikasi transaksi Pemda (ETPD) dan transaksi pembayaran oleh pelaku ekonomi dan masyarakat.
"Upaya percepatan dan perluasan implementasi ETPD yang dilakukan Pemda dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil meraih capaian kinerja yang menggembirakan. Jumlah Pemda yang termasuk kategori “pada tahap digital“ di Jawa Barat meningkat signifikan, dari 9 Pemda menjadi 20 Pemda pada posisi triwulan II tahun 2021," beber Herawanto.
Selain itu, berdasarkan hasil survei ETPD yang terakhir dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (atau Satgas P2DD) di tingkat pusat, peringkat Provinsi Jawa Barat secara nasional dalam implementasi ETPD juga berhasil merangkak naik dari 9 menjadi 3 besar.
Baca Juga: Bank Indonesia di Wilayah Jabar Gelar Road To Fesyar 2021 Jawa Barat
Herawanto menambahkan, seluruh jajaran Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas prestasi luar biasa yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat.
Tidak hanya dalam transaksi keuangan, kata Herawanto, adopsi teknologi digital juga telah diterapkan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat dalam upaya pengembangan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan, termasuk pengendalian inflasi di Jawa Barat yang diwujudkan dalam strategi pengendalian inflasi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif.
Implementasi teknologi digital ini antara lain diwujudkan dengan dikembangkannya e-Logistik Jawa Barat, digital farming, Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak Terintegrasi (SILAT), e-Fishery, kolaborasi dengan pelaku e-commerce, Petani Milenial, serta Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SILINDA).
"Untuk provinsi seperti Jawa Barat, digitalisasi dalam program pengendalian inflasi menjadi hal yang harus semakin diwujudkan. Digitalisasi ini perlu dilakukan melalui berbagai inovasi dari sisi produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran maupun pembiayaan dan pembayaran," imbuhnya.
Baca Juga: Logistik Halal, Mata Rantai Terlemah Dalam Ekonomi Halal
